Bodewin juga menyampaikan permohonan maaf kepada ASN atas keterlambatan pembayaran beberapa hak, termasuk tunjangan dan kewajiban lain yang belum terpenuhi hingga akhir tahun.
Dia menyoroti persoalan perencanaan anggaran, khususnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai tidak realistis. Bodewin mengungkapkan realisasi PAD tahun 2025 hanya mencapai sekitar 80 persen, sehingga berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam memenuhi seluruh belanja.
“Masalah utama kita ada pada perencanaan. Nafsu tinggi, tapi kemampuan rendah. Kalau pendapatan hanya mampu 10, jangan belanja dipaksakan 15, akibatnya pasti ada utang,” tegasnya.
Menurutnya kesalahan perencanaan seperti ini tidak boleh terulang di tahun-tahun mendatang. Jika dibiarkan, setiap akhir tahun Pemkota Ambon akan terus berada dalam tekanan dan kesulitan fiskal. “Kalau kesalahan ini terus berulang, setiap akhir tahun kita akan berada dalam kondisi stres. Tahun depan tidak boleh lagi seperti ini,” kata Bodewin mengingatkan.
Menghadapi kondisi fiskal tahun 2026 yang diperkirakan masih menantang, Bodewin menyampaikan Pemkot Ambon telah mengambil sejumlah langkah penyesuaian, termasuk pengaturan pola kerja ASN, seperti penerapan work from home (WFH) secara terbatas.
“Ini bukan kebijakan permanen, tetapi bentuk penyesuaian terhadap kondisi keuangan saat ini. Kita pernah beradaptasi saat pandemi, dan sekarang kita harus kembali menyesuaikan diri,” jelasnya.
Bodewin mengajak seluruh ASN menjadikan awal tahun sebagai momentum untuk memperkuat komitmen pengabdian dan menjaga konsistensi kinerja. “Jangan cepat puas dengan capaian kemarin. Kalau kita lengah, kita bisa jatuh lagi. Mari kita jaga ritme kerja dan semangat ini agar Ambon semakin baik ke depan,” pesannya.
Selain isu fiskal, Bodewin juga menekankan pentingnya penegakan aturan di lapangan, khususnya terkait parkir liar, ketertiban terminal, serta tindakan kelompok-kelompok tertentu yang bertindak seolah-olah menguasai wilayah kota. “Tidak boleh ada kelompok yang merasa lebih berkuasa dari pemerintah. Kita punya aturan, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menegakkan ketertiban di Kota Ambon,” tegas Bodewin.