Menurut Saadiah, dalam FGD itu juga sempat ditanyakan soal kejelasan data nelayan, serta potensi perikanan. Daerah sendiri, akan diberikan waktu dua minggu, untuk melakukan proses pendataan dimaksud.
“Harus ada pengawalan dari daerah ya. Nelayan kecil yang beroperasi diatas 12 mil harus mendapat izin dari pusat termasuk pancing tonda 1,5 GT,” kata politisi PKS ini.
Saadiah menyebutkan Sembilan pelabuhan akan diintegrasikan, yaitu Pelabuhan PPN Tual, PPN Ambon, PT. SIS, Benjina, Merauke, Ternate, Kendari, Bitung, dan Sorong.
“Pelabuhan dan dermaga ini yang akan digunakan untuk bongkar muat, ekspor langsung dari daerah penghasil zona 03. Diharapkan bisa menjadi prime mover (penggerak utama) pertumbuhan ekonomi di daerah penghasil,” kata Saadiah. (ADI)