AMBON, SENTRALTIMUR.COM – DPRD Maluku mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BUMD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku meningkatkan pendapatan asli daerah dan kontribusi bagi daerah.
Skema bisnis tersebut bertujuan guna peningkatan pendapatan yang harus lebih dari tahun kemarin. “Urgensi rapat hari ini kan kita bangker khusus dengan rekan-rekan dari OPD-OPD yang menghasilkan pendapatan, tapi juga dari Badan Usaha Milik Daerah. Kita dorong dan kita berusaha untuk mereka meningkatkan pendapatan daerah dan kontribusinya bagi daerah,” kata Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun kepada pewarta, Jumat (21/11/2025).
OPD diminta memasukkan skema bagaimana memperoleh pendapatan, skema bisnisnya, kemudian peningkatan pendapatan dibandingkan tahun kemarin. “BUMD juga harus kita dorong. Ini ada Dok Wayame, Panca Karya, Bank Maluku, dan Maluku Energi Abadi. Kalau Maluku Energi bisnisnya equity, saham, jadi nanti kita tunggu PI-nya harus selesai dulu,” ujar Watubun.
Dia menitikberatkan pada Dok Wayame. “Selama ini direktur dan bendaharanya menumpuk kekayaan di rumahnya. Saya harap manajemen yang baru ini tidak seperti mereka,” kata Watubun.
Watubun mendorong PD Panca Karya menggalakan bisnis bidang kehutanan, kelautan, transportasi dan unit-unit bisnis yang lain yang bisa memberikan kontribusi, termasuk Pasar Mardika.
Dia menjelaskan Pasar Mardika ditargetkan Rp 18 miliar, ternyata hasilnya hanya 900 juta lebih. Dan proyeksi mereka saat ini Rp 5 miliar. “Ya, saya kira kalau ukurannya seperti itu, ini mengancam kita punya proyeksi-proyeksi ke depan,” ungkap ketua DPD PDIP Maluku ini.
Dia mengusulkan agar pengelolaan pasar Mardika diserahkan ke Pemerintah Kota Ambon dengan skema bagi hasil. “Sebenarnya kasih ke Pemerintah Kota Ambon saja. Karena mereka punya Pol PP, ada unit kebersihan, sehingga penataan pasar itu lebih manusiawi. Dan orang bisa tertarik untuk ada di dalam dan berdagang di dalam. Itu yang kita harapkan,” usul Watubun.
Deviden Bank Maluku
Sementara mengenai Bank Maluku dan Maluku Utara, Watubun menyebutkan deviden hampir mendekati Rp 51 miliar. “Kita harapkan naik lagi, apalagi gubernur sudah tegas, harus irit-irit ya. Gaji direksi dan komisaris, ya jangan terlalu tinggi,” ujarnya.