Para camat dan kepala desa juga diminta berperan aktif menyebarluaskan informasi rekrutmen agar kesempatan tersebut dapat dijangkau lebih banyak pemuda di wilayah MBD.

Ajakan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) MBD, Eduard J.S. Davidz di ruang kerjanya, Rabu (28/10/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98.

Davidz berharap momentum Hari Sumpah Pemuda dapat dimanfaatkan generasi muda MBD untuk mempersiapkan diri mengikuti proses penerimaan anggota TNI.

“Berkaitan dengan penerimaan anggota TNI, baik Bintara maupun Tamtama, khusus untuk di MBD, TNI membutuhkan kurang lebih 2.500 personel yang akan direkrut. Pemerintah daerah berharap para pemuda MBD dapat menggunakan momentum Hari Sumpah Pemuda ini untuk mempersiapkan diri,” kata Davidz.

Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima dari Pasi Pers Kodim 1511/Pulau Moa, jumlah pemuda-pemudi MBD yang telah mendaftar sebagai calon prajurit Bintara dan Tamtama sudah mencapai 550 orang.

Menurut Davidz, batas usia penerimaan telah diperpanjang hingga 26 tahun menjadi peluang bagi lebih banyak generasi muda untuk mengikuti proses seleksi.

“TNI memperpanjang batas usia penerimaan sampai 26 tahun. Per hari ini, jumlah pemuda-pemudi MBD yang telah mendaftar baru 550 orang, sementara kuota yang tersedia masih banyak,” ujarnya.

Davidz meminta para camat dan kepala desa membantu menyampaikan informasi penerimaan tersebut kepada masyarakat, terutama pemuda yang memenuhi persyaratan.

Ia juga mendorong pemerintah di tingkat kecamatan dan desa membangun komunikasi dengan aparat kewilayahan TNI agar informasi mengenai persyaratan dan tahapan seleksi dapat diterima secara jelas oleh calon peserta.

“Kami mengharapkan para kepala desa dan camat bisa meminta informasi dari Babinsa atau Danramil setempat untuk mendorong lebih banyak pemuda Maluku Barat Daya memanfaatkan peluang ini untuk direkrut menjadi anggota TNI,” tegasnya.

<p>The post Momentum Sumpah Pemuda, Sekda MBD Dorong Generasi Muda Manfaatkan Peluang Jadi Prajurit TNI first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Meski seluruh dokumen pengajuan disebut telah dinyatakan lengkap secara administratif, status hukum 14 desa persiapan itu masih menunggu kepastian dari Pemerintah Pusat melalui Kemendagri.

Pemerintah Kabupaten MBD kini berharap pelaksanaan verifikasi faktual dapat memperjelas kelanjutan proses pemekaran desa yang dinantikan masyarakat.

Sekretaris Daerah MBD, Eduard J.S. Davidz mengatakan jadwal verifikasi tersebut diperoleh setelah Pemkab MBD berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri. Tim verifikasi faktual direncanakan tiba di MBD pada 19 November dan melaksanakan agenda hingga 22 November 2026.

“Rencana kunjungan tim verifikasi faktual desa persiapan sudah diagendakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tim direncanakan tiba pada tanggal 19 November dan berada di MBD sampai dengan tanggal 22 November 2026,” jelas Davidz di Tiakur, Rabu (28/10/2026).

Pemkab MBD meminta seluruh desa persiapan mempersiapkan diri secara maksimal untuk menyambut kedatangan tim agar pelaksanaan verifikasi faktual berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menunggu Status Hukum

Davidz menjelaskan secara administratif, dokumen pengajuan 14 desa persiapan telah dinyatakan lengkap oleh Kemendagri. Namun, kelengkapan dokumen tersebut belum serta-merta memberikan kepastian mengenai status hukum maupun kelanjutan pembentukan desa definitif.

Ia menyebutkan proses pengajuan masih berjalan dan belum dinyatakan ditolak atau gugur. Penilaian lebih lanjut akan dilakukan melalui verifikasi faktual oleh tim Kemendagri.

“Untuk status hukum desa persiapan, kami sudah melayangkan surat kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, dan masih menunggu jawaban mengenai status tersebut,” ujarnya.

<p>The post Verifikasi Faktual 14 Desa Persiapan Dijadwalkan 19–22 November 2026, Pemkab MBD Tunggu Kepastian Hukum first appeared on Sentraltimur.com.</p>

“Produksi gas dari proyek Abadi ini direncanakan akan mulai beroperasi—seperti pesan Bapak Presiden—secepatnya. Kalau bisa 2029 bagus, 2030 bagus, atau paling telat jangan jauh-jauh dari akhir 2030,” kata Djoko dalam agenda INPEX–FEED Completion Ceremony di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Djoko mengatakan, percepatan operasional (on-stream) proyek ini sangat vital untuk mendukung ketahanan energi nasional. Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), keberadaan Lapangan Abadi dinantikan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Maluku, lantaran memiliki sejumlah peran strategis.

Di antaranya mewujudkan agenda Asta Cita kedua Presiden Republik Indonesia terkait kemandirian energi, mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia bagian timur, serta menjamin pasokan energi domestik dalam jangka panjang.

“Selain itu, penggunaan gas bumi yang beremisi 50% lebih rendah dibandingkan batu bara dinilai menjadi jembatan penting dalam transisi menuju target bebas emisi atau Net Zero Emission,” ujar Djoko melansir bloombergtechnoz.com.

Adapun, terkait perkembangan di lapangan, Djoko menyampaikan saat ini pengerjaan fisik berupa pembangunan pagar perimeter dan jalan akses tengah berlangsung. Sejalan dengan itu, proses penyiapan ganti rugi atau kompensasi sosial bagi masyarakat yang terdampak langsung proyek juga terus dipercepat.

“Pembebasan lahan dan kompensasi ini menjadi salah satu penanda penting (milestone) yang harus segera diselesaikan mengingat proyek ini telah diresmikan (groundbreaking) oleh Presiden RI pada Juli 2026,” jelasnya.

Djoko juga mengapresiasi keberhasilan penyelesaian tahap FEED yang dilanjutkan dengan penyiapan keputusan investasi akhir atau Final Investment Decision (FID) sebelum masuk ke fase konstruksi skala besar.

<p>The post LNG Abadi Blok Masela Ditargetkan Mulai Produksi Akhir 2030 first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Peluncuran dalam rangkaian upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Lapangan Upacara Kantor Bupati MBD, Rabu (28/10/2026).

SIMAP MITAN adalah singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Minyak Tanah untuk wilayah MBD. Aplikasi ini dikembangkan sebagai sistem digital untuk mempermudah akses layanan, pemetaan pangkalan, serta pengawasan distribusi minyak tanah bersubsidi agar lebih tertata, transparan, dan terintegrasi di Kabupaten MBD

Peluncuran dilakukan oleh Sekretaris Daerah MBD, Eduard J.S. Davidz sebagai bentuk dukungan terhadap inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SIMAP MITAN MBD merupakan inovasi proyek perubahan yang digagas oleh Imanuel Maupula dalam rangka mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan VIII pada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia di Jakarta.

Sebelum peluncuran, Davidz menyampaikan apresiasi kepada penggagas atas inovasi yang dikembangkan. Peluncuran ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Sekda bersama Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda MBD.

Mengusung semangat “Data Akurat, Pemetaan Mudah, Pengawasan Optimal”, aplikasi ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan data, pemetaan, dan pengawasan sesuai kebutuhan pemerintah daerah.

Kehadiran SIMAP MITAN MBD menjadi salah satu langkah mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan terarah, sekaligus memperkuat pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (RED)

<p>The post SIMAP MITAN MBD Diluncurkan, Perkuat Pengelolaan Data dan Pengawasan first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Meski satu prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, keluarga korban dan DPRD Maluku mendesak penyidikan dilakukan secara transparan serta mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat.

Subdenpom XVIII/1-1 Bintuni telah menetapkan satu prajurit Brigif 26/GP sebagai tersangka dugaan penganiayaan terhadap Pratu Andi. Penyidik juga telah memeriksa 50 saksi, yang merupakan anggota Brigif 26/GP, untuk mendalami perkara yang berujung pada kematian Andi.

Andi meninggal dunia di RSUD Teluk Bintuni, Papua Barat, Sabtu (17/10/2026), setelah menjalani perawatan intensif selama 14 hari dalam kondisi kritis.

Prajurit asal Desa Tehua, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah itu diduga mengalami penganiayaan pada Jumat malam, 2 Oktober 2026, hingga Sabtu dini hari di asrama Brigif 26/GP.

Ayah almarhum, Basmar Bugis membenarkan bahwa penyidik telah menetapkan dan menahan satu orang tersangka. “Iya, satu tersangka sudah ditahan (di Subdenpom Bintuni),” ungkap Basmar kepada sentraltimur.com, Rabu (28/10/2026).

Menurut Basmar, informasi penetapan tersangka disampaikan penyidik Subdenpom XVIII/1-1 Bintuni ketika dirinya masih berada di Bintuni setelah kematian anaknya.

Namun, ia belum bersedia mengungkap identitas tersangka karena penyidikan masih berlangsung. “Penyidik sudah menyebutkan nama tersangka, tetapi beta belum bisa sampaikan ke media karena penyidik masih mendalami proses penyidikan. Tersangka itu satu leting dengan Andi dan sudah ditahan,” kata Abas, nama panggilan Basmar.

Meski satu tersangka telah ditahan, Abas menduga jumlah tersangka lebih dari satu orang. Ia merujuk pada hasil visum medis yang menunjukkan adanya trauma benda tumpul di kepala, retak tulang tengkorak, perdarahan otak, serta memar di sejumlah bagian tubuh korban. “Melihat kondisi Andi dan hasil visum RSUD Teluk Bintuni, tidak mungkin tersangkanya cuma satu orang,” tegasnya.

<p>The post 50 Saksi Diperiksa, 1 Prajurit Ditahan, DPRD Maluku Desak Pengusutan Tuntas Kematian Pratu Andi Bugis Hayoto first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Pesan tersebut disampaikan melalui sambutan Menpora yang dibacakan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tahun 2026 di halaman Kantor Gubernur Maluku, Rabu (28/10/2026).

Peringatan tahun ini mengusung tema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia”. Tema tersebut menekankan pentingnya membangun generasi muda yang memiliki semangat kebangsaan, pantang menyerah, dan kepedulian terhadap sesama.

Dalam sambutan yang dibacakan Gubernur, Menpora menegaskan bahwa semangat Sumpah Pemuda harus terus hidup dalam karakter setiap generasi penerus bangsa. Kemajuan Indonesia, menurutnya, tidak semata-mata diukur dari pembangunan fisik, kecanggihan teknologi, atau kekayaan, tetapi juga dari kualitas manusia, kekuatan karakter, dan kepedulian sosial.

“Kita harus membentuk generasi masa depan yang patriotik, gigih, dan berempati,” demikian kutipan sambutan Menpora yang dibacakan Gubernur Maluku.

Menpora menjelaskan patriotisme berarti mencintai Indonesia melalui pengabdian dan tindakan nyata. Kegigihan mencerminkan sikap pantang menyerah ketika menghadapi kesulitan maupun kegagalan, sedangkan empati berarti memiliki kepedulian terhadap kesulitan yang dialami orang lain.

Ia mengingatkan bahwa semangat patriotisme dan kegigihan harus berjalan beriringan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tanpa kepedulian, semangat kebangsaan berisiko kehilangan makna, sementara perjuangan tanpa nurani dapat kehilangan arah.

“Sebab patriotisme tanpa kepedulian akan kehilangan maknanya. Kegigihan tanpa nurani akan kehilangan arahnya. Dan kemajuan tanpa kemanusiaan bukanlah kemajuan yang sesungguhnya,” demikian pesan Menpora.

Kepada generasi muda Indonesia, Menpora berpesan agar berani bermimpi, bekerja keras, terus mengembangkan kemampuan, serta memberikan kontribusi bagi bangsa tanpa mengabaikan kepedulian terhadap sesama.

<p>The post Pemprov Maluku Peringati Sumpah Pemuda ke-98, Ini Harapan Menpora first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan keluarga, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh pemangku kepentingan.

Penegasan itu disampaikan Noach saat membuka kegiatan Pembinaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) Kabupaten MBD tahun 2026 di Ruang Rapat Kantor Bupati MBD, Selasa (27/10/2026).

Menurut Noach, penanganan stunting tidak cukup hanya mengandalkan pemberian makanan tambahan, susu, maupun obat-obatan. Upaya tersebut harus disertai pendampingan berkelanjutan, edukasi gizi, perbaikan pola asuh, serta perubahan kebiasaan konsumsi dalam keluarga.

Ia menekankan, keberhasilan program pencegahan stunting sangat bergantung pada keterlibatan seluruh unsur, mulai dari perangkat daerah, camat, kepala desa, organisasi perempuan dan kepemudaan, mahasiswa, dunia usaha, hingga masyarakat di tingkat desa.

“Pemerintah sendiri tidak bisa menyelesaikan stunting. Perlu kolaborasi. Pemerintah, pihak swasta, badan usaha, organisasi perempuan, organisasi pemuda, dan seluruh masyarakat harus bergandengan tangan untuk bersama-sama menyelesaikan stunting,” tegas Noach.

Pencegahan Dimulai Sejak Kehamilan

Noach mengingatkan bahwa pencegahan stunting harus dilakukan sejak masa kehamilan hingga periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang menjadi fase penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Karena itu, pemenuhan gizi ibu dan anak perlu menjadi perhatian bersama. Ia mengajak masyarakat memanfaatkan pangan lokal bergizi yang mudah diperoleh, seperti sayur kelor, bayam, telur, dan ikan, sebagai bagian dari pola konsumsi keluarga yang sehat dan seimbang.

Selain pemenuhan gizi, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak melalui puskesmas serta posyandu juga perlu ditingkatkan untuk mendukung deteksi dini dan pemantauan tumbuh kembang anak.

Ia meminta camat dan kepala desa lebih aktif mengidentifikasi keluarga yang membutuhkan pendampingan. Bantuan dan intervensi harus diberikan secara tepat sasaran agar keluarga yang paling membutuhkan memperoleh dukungan sesuai kondisi mereka.

Data Harus Akurat dan Terintegrasi

Selain intervensi gizi dan pelayanan kesehatan, Noach menyoroti pentingnya validasi serta sinkronisasi data stunting secara berkala. Data yang akurat diperlukan agar pelaksanaan program dapat dipantau, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan.

<p>The post Bupati MBD Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor, Percepatan Penurunan Stunting first appeared on Sentraltimur.com.</p>

“Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk pengetahuan, kompetensi, dan karakter lulusan,” kata Lewerissa saat menghadiri Wisuda Sarjana dan Pascasarjana Periode II Tahun 2026 sekaligus Dies Natalis ke-VIII Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon, Selasa (27/10/2026).

Pendidikan tidak boleh berhenti pada penguasaan teori, tetapi harus mampu mendorong penerapan ilmu pengetahuan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Perubahan dunia yang berlangsung cepat, lanjutnya, menuntut setiap individu untuk terus belajar, meningkatkan keterampilan, dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

“Kita harus terbuka terhadap perkembangan dunia dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Jika kita tidak berubah dan tidak mempersiapkan diri, kita akan kesulitan bersaing dengan masyarakat dan negara lain,” ujarnya.

Lewerissa juga menyoroti sejumlah peluang pembangunan di Maluku, termasuk pengembangan PSN Blok Masela dan pembangunan Bendungan Way Apu di Pulau Buru. Proyek-proyek tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta mendukung aktivitas produktif masyarakat, termasuk di sektor pertanian.

Namun, peluang pembangunan tersebut harus diimbangi dengan kesiapan SDM lokal yang memiliki kompetensi dan keterampilan sesuai kebutuhan. Tanpa persiapan yang memadai, masyarakat daerah berisiko tidak memperoleh manfaat optimal dari berbagai proyek strategis yang berlangsung di wilayahnya sendiri.

Karena itu, peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan kompetensi tenaga kerja menjadi penting agar putra-putri Maluku mampu berpartisipasi dan bersaing dalam berbagai sektor pembangunan.

Ia juga menegaskan bahwa investasi yang masuk ke Maluku harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Investasi diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka kesempatan bagi tenaga kerja lokal, melibatkan pelaku usaha daerah, serta mendorong transfer teknologi untuk meningkatkan daya saing masyarakat.

<p>The post Hadiri Wisuda IAKN, Gubernur Maluku Tekankan Kesiapan SDM Hadapi Persaingan Global first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Penegasan itu disampaikan Vanath saat membuka Rapat Reviu Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Selasa (27/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung secara daring dan luring di Kantor Gubernur Maluku tersebut mengusung tema “Penguatan Sinergi Kolaborasi Lintas Sektor dalam Optimalisasi Program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Pencegahan dan Penurunan Stunting di Provinsi Maluku”.

Dalam arahannya, Vanath menyoroti masih adanya anggaran yang belum terserap secara maksimal maupun penggunaannya yang belum sepenuhnya sesuai peruntukan. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian serius pemerintah kabupaten/kota agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Ia meminta pemerintah kabupaten/kota memperkuat pengawasan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, terutama dalam memastikan anggaran digunakan sesuai ketentuan dan target program yang telah ditetapkan.

Optimalisasi anggaran tidak cukup hanya diukur dari tingkat penyerapan, tetapi juga harus dilihat dari manfaat dan dampaknya bagi masyarakat. Anggaran yang tersedia harus mampu mendukung peningkatan kualitas keluarga, pembangunan sumber daya manusia, serta percepatan pencegahan dan penurunan stunting.

Menurutnya pembangunan kependudukan dan keluarga merupakan bagian penting dari strategi pembangunan daerah yang sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan keterlibatan seluruh OPD, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat.

“Semua pihak harus berpartisipasi dalam mendorong peningkatan kualitas generasi muda Maluku. Media juga diharapkan memberikan dukungan melalui edukasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.

<p>The post Wagub Maluku Soroti Serapan DAK, Minta Program Kependudukan dan Stunting Tepat Sasaran first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Pemerintah Kabupaten MBD kini menanti verifikasi faktual dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan kesesuaian persyaratan administratif dan teknis dengan kondisi faktual di lapangan.

Verifikasi tersebut akan dilakukan pemerintah pusat melalui Direktorat Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam proses pembentukan 14 Desa Persiapan sebelum berlanjut ke tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemkab MBD menegaskan komitmennya untuk mengawal proses pembentukan 14 Desa Persiapan.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah MBD, Simon Dahoklory mengatakan pemerintah daerah memahami aspirasi masyarakat yang menginginkan pembentukan desa definitif. Aspirasi tersebut sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati MBD periode 2024–2029.

Proses pembentukan 14 Desa Persiapan telah melalui tahapan penyiapan dan pemeriksaan dokumen persyaratan administratif maupun teknis sesuai mekanisme yang berlaku.

Namun, Simon menegaskan proses pembentukan desa tidak cukup hanya dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Kesesuaian dokumen dengan kondisi faktual di lapangan tetap harus dipastikan melalui verifikasi pemerintah pusat.

“Persyaratan administrasi dan teknis telah terpenuhi. Namun, untuk memastikan kesesuaian antara dokumen tersebut dengan kondisi lapangan, pemerintah daerah sementara menunggu pemerintah pusat melalui Kemendagri, khususnya Direktorat Bina Pemerintahan Desa, untuk melakukan verifikasi faktual pada 14 Desa Persiapan tersebut,” jelas Simon di Tiakur, Senin (26/10/2026).

Ia menjelaskan meskipun dokumen persyaratan telah melalui tahapan pemeriksaan, penetapan dan kelanjutan proses pembentukan desa tetap harus mengikuti mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Proses ini harus dipahami secara utuh. Pemenuhan persyaratan dan tahapan verifikasi tidak serta-merta berarti proses pembentukan telah selesai, karena penetapan dan kelanjutannya tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan serta kewenangan pemerintah yang berwenang,” tegasnya.

<p>The post 14 Desa Persiapan di MBD Menunggu Kemendagri Verifikasi Lapangan first appeared on Sentraltimur.com.</p>