Kehadiran unsur TNI-Polri serta Forkopimda Provinsi Maluku dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam rapat tersebut merupakan bagian dari koordinasi lintas sektor untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan proyek di lapangan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Pemprov Maluku menegaskan, percepatan pembangunan Blok Masela tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan investasi dan target proyek. Pemenuhan hak masyarakat yang terdampak harus menjadi bagian penting dari seluruh tahapan pembangunan.
Penyelesaian dampak sosial kemasyarakatan menjadi faktor penting agar proyek strategis nasional tersebut tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi nasional, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku, khususnya warga Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, SKK Migas, dan Inpex, Pemprov Maluku berharap seluruh persoalan PDSK segera diselesaikan. Dengan demikian, pembangunan Blok Masela dapat berjalan tanpa mengabaikan keadilan, kepastian hak, dan kepentingan masyarakat setempat. (RED)