banner 728x250

Gubernur Maluku Desak Inpex Bayar Kompensasi Warga Terdampak LNG Blok Masela

BLOK MASELA
◀ sentraltimur.com
SPACE IKLAN (468px X 60px) Hubungi: 0811-4715-888

AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa mendesak pihak Inpex dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) segera merealisasikan pembayaran kompensasi kepada masyarakat terdampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Blok Masela.

Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan percepatan pembangunan proyek gas raksasa tersebut harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak-hak masyarakat.

“Jangan sampai kepentingan investasi dan percepatan proyek mengabaikan kepastian serta perlindungan terhadap warga yang terdampak langsung,” kata Lewerissa dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Blok Masela bersama Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, di Ruang Rapat Makalehi, Gedung Heritage, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Maluku, Sadali Ie selaku Ketua Tim Terpadu (Timdu) Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK), Forkopimda Provinsi Maluku, Pangdam dan Irdam XVI/Pattimura, Kapolda Maluku, Danlantamal IX, perwakilan SKK Migas, Inpex selaku kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), serta jajaran Forkopimda Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Sekda Maluku, Sadali Ie menjelaskan, salah satu agenda utama rapat adalah mempercepat penyelesaian hak-hak masyarakat yang terdampak langsung pembangunan fasilitas Blok Masela.

Dalam pertemuan itu, Gubernur mendorong Inpex dan KJPP agar tidak menunda realisasi pembayaran kompensasi kepada masyarakat yang telah melalui proses penilaian dan verifikasi data.

Selain kompensasi, pemerintah juga membahas sejumlah bentuk penanganan dampak sosial bagi masyarakat terdampak, meliputi: bantuan biaya hidup selama satu tahun bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan. Relokasi enam unit rumah warga yang berada di dalam area pembangunan Blok Masela, termasuk penyiapan lokasi dan hunian pengganti.

Penggantian biaya tanam tumbuh sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat atas tanaman yang terdampak pembangunan. Dan Bantuan peralatan hidup, dengan besaran nilai yang akan ditetapkan setelah memperoleh rekomendasi akhir dari SKK Migas.

✈
Ikuti Berita Sentral Timur Dapatkan berita terbaru langsung melalui Channel Telegram Sentral Timur.
Gabung Channel