Apalagi, lanjut dia, MTR masuk wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Dia menyebut sekitar 5 titik Migas berada di wilayah MTR yang menjadi kepentingan negara.
“Paling tidak MBD yang masuk MTR dekat dengan Australia dan Timor Leste. Jadi masuk Alki 3 dan di situ banyak titik (Migas). Dan sudah jadi teori banyak sumber daya alam, kepentingan ada di situ. MBD yang berdekatan dengan Timor Leste, kalau tidak ada pelayanan negara di situ, maka kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak inginkan bersama. Banyak pulau terluar. Jadi ini sesuai UUD 1945 dan UU 23 Tahun 2014 ada di situ,” paparnya.
Karenanya, kata Amir, regulasi sangat jelas, sehingga pengusulan pemekaran secara button up maupun top down. “Apalagi wilayah MTR menyumbang angka kemiskinan terbesar. Ini masuk dalam aspek keamanan, aspek politik, yang sudah terjadi dan menjadi ancaman yang luar biasa. Solusinya adalah pemekaran Provinsi MTR,” kata Amir. (ADI)