banner 728x250

Ketua DPRD Maluku Sebut SPPG Tidak Berguna, Desak Program MBG Dievaluasi

DPRD MALUKU
Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun. (ISTIMEWA)
◀ sentraltimur.com
SPACE IKLAN (468px X 60px) Hubungi: 0811-4715-888

AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya meningkatkan kualitas gizi siswa justru memicu kekhawatiran publik.

Rentetan kasus keracunan yang dialami para siswa di Maluku setelah menyantap makanan program MBG kian meresahkan.

Tercatat selama September 2025, kasus keracunan MBG terjadi di tiga sekolah di Maluku, yakni di kabupaten Maluku Barat Daya, Kota Tual dan Kota Ambon.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bertugas untuk memasak dan menyiapkan makanan yang sehat dan bergizi seimbang sesuai standar pemerintah dan Badan Gizi Nasional, namun masih lalai menyebabkan siswa keracunan MBG.

Menanggapi rentetan kasus keracunan siswa, Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun menegaskan program MBG yang digagas pemerintah pusat harus dievaluasi secara menyeluruh.

Baca juga :  FKSM Ambon 2026: Seni Media Angkat Identitas dan Perjuangan Masyarakat Kepulauan

“Hampir di setiap daerah secara nasional selalu ada keluhan terkait keracunan MBG. Bahkan untuk Maluku, baru di bulan September 2025 saja sudah terjadi tiga kasus,” kata Benhur kepada pewarta di ruang Komisi I DPRD Maluku, Senin (22/9/2025).

Munculnya kasus keracunan yang terjadi mengharuskan skema penyaluran MBG perlu dievaluasi total. Dia mengusulkan program MBG yang selama ini dikelola oleh SPPG dikelola langsung pihak sekolah dan orangtua siswa. Dengan begitu, risiko keracunan makanan dapat dihindari.

“Saya kira skema MBG harus diubah. Diberikan saja kepada orangtua siswa untuk memasak sesuai standar gizi, agar terbebas dari masalah keracunan,” tegas ketua DPD PDIP Maluku ini.

Baca juga :  FKSM Ambon 2026, Kementerian Kebudayaan Perkuat Ekosistem Seni Nusantara

Menurutnya banyak terjadi kasus keracunan MBG karena SPPG tidak melakukan pengawasan dengan baik sesuai kewenangannya. “SPPG ini tidak berguna. Saya duga pihak yang mengelola MBG ini kurang teliti. Makanya kerjanya asal-asalan. Buktinya ditemui banyak siswa keracunan,” sentilnya.

Dia menegaskan, SPPG seharusnya memastikan makanan yang diproduksi memenuhi standar kebersihan, higienitas, dan keamanan pangan, serta menerapkan prosedur standar operasi untuk mencegah risiko keracunan makanan.

Benhur meminta Presiden RI Prabowo Subianto mengevaluasi total program MBG, mulai dari penyediaaan makanan hingga penyalurannya ke sekolah.

✈
Ikuti Berita Sentral Timur Dapatkan berita terbaru langsung melalui Channel Telegram Sentral Timur.
Gabung Channel