banner 728x250

Ketua DPRD Maluku Soroti Kebijakan Pemerintah Pusat Pangkas TKD

DPRD MALUKU
◀ sentraltimur.com
SPACE IKLAN (468px X 60px) Hubungi: 0811-4715-888

AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur George Watubun menyoroti kebijakan pemerintah memangkas dana transfer ke daerah (TKD).

Pemangkasan TKD dinilai menghambat kreativitas dan ruang gerak pemerintah daerah dalam menjalankan program sesuai visi dan misi kepala daerah.

“Perlu diketahui, negara ini kalau sudah potong dana transfer, lalu datang bawa proyek, bawa program. Padahal setelah pemotongan itu, daerah kewalahan menerima kunjungan,” kata Watubun kepada pewarta di kantor DPRD Maluku, Senin (13/10/2025).

Dia berharap pemerintah pusat lebih mendengar aspirasi dari bawah, karena semangat reformasi sejatinya mengembalikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah. “Kalau kebijakan itu terus terjadi, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, harapan saya, negara berpihak kepada rakyat, maka saya berharap pemerintah pusat harus melihat ini,” tegas Watubun.

Baca juga :  Musda Demokrat Maluku Digelar, AHY Ingatkan Kader Jaga Soliditas

Menurutnya pemotongan TKD mengganggu pelaksanaan program di daerah. Dan tentunya kreativitas daerah untuk mengagendakan program sesuai visi misi gubernur pasti terhambat. Karena dengan pemotongan itu, ruang gerak kepala daerah dan termasuk kepala wilayah menjadi sempit.

“Sebab sebagian besar anggaran daerah kini terserap untuk pembiayaan pegawai, termasuk pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” ujar Watubun.

Pengangkatan PPPK dianggarkan melalui DAU (Dana Alokasi Umum), padahal tidak semuanya diperuntukkan ke situ. Lalu dengan apa daerah bisa membangun kreativitas. “Pemotongan dana transfer yang kemudian dialihkan ke kementerian dan lembaga pusat berpotensi melemahkan semangat otonomi daerah. Kalau seperti ini, maka semangat otonomi daerah kita hilang,” jelas Watubun.

Baca juga :  Musda Demokrat Maluku Digelar, AHY Ingatkan Kader Jaga Soliditas

Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Maluku, dia berharap dapat menjadi momentum untuk mendengar langsung aspirasi pemerintah daerah agar bisa mendengarkan secara lansung. “Untuk itu Wapres datang dan dengar aspirasi daerah, supaya kebijakan ke depan lebih berpihak pada rakyat agar semangat otonomi benar-benar dijaga sebagaimana yang kita harapkan,” tegas ketua DPD PDIP Maluku. (RED)

✈
Ikuti Berita Sentral Timur Dapatkan berita terbaru langsung melalui Channel Telegram Sentral Timur.
Gabung Channel