MASOHI, SENTRALTIMUR.COM – Komitmen menghadirkan layanan publik yang inklusif kembali disuarakan Ketua Komisi IV DPRD Maluku Tengah, Musriadin Labahawa.
Upaya pemerintah daerah dalam memperkuat dukungan bagi penyandang disabilitas harus terus dipacu agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Musriadin mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan yang telah membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD). Sebuah terobosan yang dinilainya sangat penting dalam mewujudkan pendidikan inklusif.
Melalui ULD, pendataan kebutuhan belajar siswa di berbagai SD dan SMP kini dilakukan secara lebih sistematis. “Fungsi ULD sudah berjalan baik. Pendataan di sekolah-sekolah menghasilkan profil belajar siswa, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus,” ujar Musriadin kepada wartawan di Baileo Ir. Soekarno, Kota Masohi, Kamis (4/12/2025).
Data tersebut menjadi landasan strategis untuk merancang kebijakan pendidikan yang lebih setara dan tepat sasaran. Untuk itu perlunya memperkuat regulasi, terutama percepatan pengesahan peraturan daerah tentang penyandang disabilitas yang saat ini masih dibahas.
“Kami berharap Perda ini bisa disahkan tahun ini dan benar-benar diterapkan demi kepentingan masyarakat Maluku Tengah, khususnya anak-anak berkebutuhan khusus,” tegasnya.
Musriadin mengingatkan amanat regulasi nasional, mulai dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 hingga sejumlah peraturan menteri, menuntut setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membentuk unit layanan disabilitas.
Karena itu, dia mendorong semua OPD mengoptimalkan peran masing-masing. “Unit layanan harus bekerja maksimal agar semangat regulasi berjalan nyata hingga ke semua tingkatan. DPRD akan melakukan pengawasan ketat untuk memastikan Perda diimplementasikan,” katanya.
Perjuangan untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas bukan sekadar kewajiban formal, tetapi tanggung jawab moral. “Mereka adalah warga kita yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, pelayanan, dan kesempatan. Kita wajib memastikan mereka tidak tertinggal,” kata Musriadin. (RED)