AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Kebijakan pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun 2026, menganggu kemampuan fiskal di daerah.
DPRD dan pemerintah daerah mensiasati dengan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan dan memaksimalkan pelayanan publik di Maluku.
DPRD Maluku telah menetapkan empat peraturan daerah dan menyetujui satu Ranperda strategis. Empat Perda dan satu Ranperda ditetapkan dalam rapat paripurna, Kamis (18/12/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun. Dia menegaskan penetapan regulasi daerah bukan sekadar formalitas, melainkan langkah politik dan hukum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta menopang kemandirian fiskal daerah.
Sebagai bentuk ketegasan dan komitmen lembaga politik itu, DPRD Maluku menetapkan keputusan paripurna melalui sejumlah regulasi penting. Diantaranya, Keputusan DPRD Provinsi Maluku Nomor 100.3.1.29 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Nomor 100.3.3.30 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah, Nomor 100.3.3.31 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, serta Nomor 100.3.3.32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.
DPRD juga menetapkan Keputusan Nomor 100.3.3.33 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Pajak dan Retribusi Daerah, yang dinilai krusial bagi peningkatan PAD.
Watubun menyampaikan pembentukan Perda merupakan mandat konstitusional DPRD bersama pemerintah daerah untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas pemerintahan, serta perlindungan kepentingan masyarakat. “Perda bukan sekadar produk administrasi, tetapi instrumen hukum untuk memastikan pemerintahan berjalan tertib, pembangunan berkelanjutan, dan pelayanan publik semakin berkualitas,” tegas Watubun.
Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku ini juga menekankan Perda Pajak dan Retribusi Daerah menjadi salah satu regulasi paling strategis karena langsung berkaitan dengan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan. “Ketika regulasi kuat, maka ruang bagi pemerintah daerah untuk bekerja, memungut, dan mengelola pendapatan juga semakin jelas,” ujarnya.



