Ia berharap program serupa diperluas untuk komoditas bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, minyak goreng, gula pasir, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya yang berpotensi memengaruhi inflasi daerah.
Inawati menegaskan, kerja sama Pemprov Maluku dan Bank Indonesia melalui program FDP sangat penting bagi Maluku sebagai daerah kepulauan. Kondisi geografis, tingginya biaya transportasi, serta keterbatasan konektivitas antarpulau menjadi tantangan serius dalam menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas harga pangan.
Melalui fasilitasi distribusi tersebut, pemerintah berupaya memperpendek rantai pasok sekaligus menekan biaya pengangkutan dari daerah sentra produksi ke wilayah konsumen.
Sinergi pemerintah daerah dan Bank Indonesia diharapkan tidak berhenti pada intervensi sesaat, tetapi terus diperkuat melalui langkah konkret untuk menjamin ketersediaan pasokan, menjaga keterjangkauan harga, dan melindungi daya beli masyarakat.
Sebab, Gerakan Pangan Murah bukan sekadar kegiatan menjual bahan pokok dengan harga lebih rendah. Lebih dari itu, program tersebut harus menjadi bagian dari strategi berkelanjutan dalam membangun ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi di Provinsi Maluku. (RED)