Harapan Bodewin disampaikan saat membuka Mini Festival Lingkungan Hidup Arika Kalesang Negeri di Negeri Rutong, Kecamatan Leitimur Selatan, Sabtu (28/2/2026).

“Lingkungan yang bersih adalah cerminan peradaban masyarakatnya. Arika Kalesang Negeri harus menjadi semangat bersama, bukan hanya di Rutong, tetapi di seluruh Ambon,” kata Bodewin.

Festival Arika Kalesang Negeri bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan gerakan berbasis komunitas yang mendorong masyarakat menjadi garda terdepan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Untuk itu, ia menekankan perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil di tingkat negeri. Bodewin mendorong seluruh negeri di Ambon bergerak bersama, sehingga wajah kota ini akan berubah signifikan.

Bodewin memberikan penghargaan kepada masyarakat Rutong atas inisiatif dan konsistensi mereka menjaga lingkungan. Pemerintah Kota Ambon mendukung gerakan rakyat yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

Momentum festival semakin bermakna ketika dilakukan penanaman anakan pohon Gadihu sebagai simbol komitmen menjaga ruang terbuka hijau dan kelestarian alam untuk generasi mendatang.

Festival Arika Kalesang Negeri diharapkan menjadi agenda berkelanjutan yang tidak hanya membangun kesadaran, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan budaya gotong royong masyarakat Kota Ambon dalam merawat bumi dari lingkup terkecil hingga lingkungan yang luas. (RED)

<p>The post Walkot Ambon Dorong Arika Kalesang Negeri Jadi Semangat Bersama first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Frans menggantikan kepala desa sebelumnya yang sakit. Pelantikan digelar di ruang rapat Kantor Bupati, Selasa (30/9/2025).

Bupati Noach dalam sambutannya mengatakan pengisian jabatan Penjabat (Pj) kepala desa kepada aparatur sipil negara, bagian dari promosi jabatan yang lebih tinggi. Untuk itu, aparatur diminta menjalankan roda pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat hingga sukses menjalankan pemilihan kepala desa.

Menurutnya, pengalaman dari pemilihan kepala desa, sebelumnya yang dipaksakan terlalu cepat tanpa netralisasi situasi terlebih dahulu dapat menghasilkan kepala desa yang tidak prorakyat karena proses pemilihan yang terlalu dikejar-kejar waktu.

“Tidak semua orang yang pintar dapat menjadi pemimpin di tingkat desa. Kepemimpinan di desa memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan jabatan teknis lainnya,” jelasnya.

Oleh karena itu, Bupati menerapkan sistem ujian dengan menempatkan aparatur sebagai Pj kepala desa terlebih dahulu untuk menguji kemampuan kepemimpinan mereka dalam skala kecil.

Penjabat kepala desa yang dilantik segera menjalankan tugas yang baik, pemerintahan harus berputar, pelayanan masyarakat berjalan, pembangunan berjalan dan yang paling utama jalani jangan terlalu lama-lama proses pemilihan kepala desa definitif. “Segera tapi jangan terlalu buru-buru juga karena terlalu buru-buru belum matang betul nanti hasilnya mengkal-mengkal semua,” kata Bupati Noach.

Dia berharap semoga jadi kepala desa yang amanah, dan mengingatkan jangan tersangkut di batu kecil, kalau mau naik di batu besar. “Ini ujian pertama adalah penjabat kepala desa, banyak orang pintar, tetapi tidak banyak yang menjadi pemimpin di desa,” kata bupati.

“Ini tanggung jawab, ini kepercayaan pemerintah daerah, pakai baik-baik, jaga baik-baik, supaya Tuhan berkati,” imbuhnya. (MBD)

<p>The post Bupati MBD Lantik Pj Kepala Desa Watuwei, Ini Harapannya first appeared on Sentraltimur.com.</p>

KPN yang dilantik, yakni KPN Administratif Morokay Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Haya Kecamatan Tehoru dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tial Kecamatan Salahutu.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah saya mengapresiasi dan menyambut baik terlaksananya pelantikan ini, serta mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang telah diambil sumpah dan dilantik sebagai Kepala Pemerintah Negeri dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri,” kata Sekda membacakan sambutan Bupati Malteng Zulkarnain Awat Amir.

Bupati meminta Pj KPN melaksanakan seluruh tugas pemerintahan dengan baik, adil, dan bertanggung jawab, serta mampu membawa kemajuan bagi negeri.

“Bekerjalah sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang diberikan kepada saudara-saudara. Selalu adaptif dan responsif terhadap tantangan dan permasalahan yang ada, serta senantiasa menjaga rahasia jabatan, dan berkomitmen terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban,” jelasnya.

Terkait penggunaan keuangan yang ada pada tingkat negeri, bupati mengingatkan melaksanakan pengelolaan dana desa sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat dan kesuksesan pembangunan di negeri.

Alokasikan dan anggarkan dana desa dengan tepat sasaran, dan gunakan secara baik dan akuntabel sehinggga tidak terjebak dalam praktik-praktik penyimpangan pengelolaan dana desa.

Khusus kepada Pj KPN diharapkan dapat segera memfasilitasi penyelesaian masalah di internal matarumah parentah sehingga tahapan pemilihan KPN yang definitif bisa segera dilaksanakan sesuai peraturan daerah.

Bupati meminta agar mampu membangun komunikasi dan kerjasama yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi membangun negeri, terutama dalam menjaga kondisi Kamtibmas di negeri maupun antar negeri guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

<p>The post Lantik Tiga KPN, Ini Arahan Bupati Malteng first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Bupati sekaligus melantik Penjabat Kepala Pemerintah Negeri (KPN) Administrarif Persiapan Waimapin dan KPN Administratif Persiapan Rejosari di Kantor Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Senin (4/8/2025).

KPN yang dilantik adalah Nuryadi Musiin, sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Persiapan Waimapin Kecamatan Seram Utara dan Onisimus Fatukesu sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Administratif Persiapan Rejosari.

Ozan, sapaan Zulkarnain menyampaikan pembentukan negeri administratif persiapan ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat negeri.

“Dengan adanya negeri administratif ini, diharapkan proses pengambilan keputusan dapat lebih cepat, pelayanan publik lebih optimal, dan pembangunan wilayah dapat berjalan lebih terarah,” ujar Ozan.

Dia menyampaikan beberapa hal penting diantaranya meminta kepada penjabat KPN melaksanakan seluruh tugas pemerintahan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

“Bekerjalah sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang diberikan kepada saudara-saudara, alokasikan dan anggarkan dana desa dengan tepat sasaran, dan gunakanlah secara baik dan akuntabel,” tegasnya.

Ozan mengatakan pelayanan publik yang prima harus menjadi prioritas utama, karena masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas.

Hal penting lain yang disampaikan adalah bahwa negeri administratif persiapan harus segera memperkuat kelembagaan dan perangkatnya agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, serta harus memiliki rencana pembangunan yang jelas dan terarah, sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat.

Kepada Penjabat KPN, Ozan meminta agar mampu membangun komunikasi dan kerjasama yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi membangun Negeri. “Penting untuk menjaga harmoni dan kerukunan antarwarga. Perbedaan yang ada harus disikapi dengan bijaksana, dan persatuan harus tetap terjaga,” ujar Ozan.

<p>The post Bupati Malteng Resmikan Dua Negeri Administratif di Serut Utara Timur Kobi first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Aksi penyegelan dilakukan lantaran kesal anggaran dana desa dan alokasi dana desa (ADD) untuk desa Ulath tak kunjung dicairkan. Warga menyegel kantor desa dengan menutup pintu masuk menggunakan kayu, Rabu (16/7/2025).

Salah satu tokoh masyarakat Desa Ulath, Charles Nikijuluw mengatakan tindakan pemalangan kantor desa merupakan inisiatif kepala desa (raja). Menurutnya aksi pemalangan kantor desa justru membuat masalah dan kegaduhan di tengah masyarakat.  “Saya menilai kebijakan itu salah, karena justru memperkeruh suasana,” kata kepada wartawan, Kamis (17/7/2025).

Dia mengungkapkan perintah kepala desa menyegel kantor desa diterima oleh kepala urusan pemerintahan desa melalui pesan WhatsApp. “Bapak Raja meminta memalang kantor desa  lewat pesan WhatsApp kepada kaur pemerintahan yang juga calon bendahara baru,” ungkap Nikijuluw.

Kepala Urusan Pemerintahan Desa, Benjamin Lawalatta mengakui aksi penyegelan kantor desa atas perintah kepala desa. “Iya saya menerima perintah dari raja melalui pesan WA untuk melakukan aksi pemalangan kantor negeri,” terangnya.

Menurut warga penyegelan kantor desa Ulath dilakukan lantaran anggaran dana desa dan ADD untuk desa tersebut tak kunjung dicairkan. Belum dikucurkan anggaran karena kepala desa tiba-tiba mengganti bendahara desa.

“Sepengetahuan kami, uangnya sudah ada di bank. Tapi hingga kini tidak bisa dicairkan karena pergantian Kaur keuangan. Ini yang menjadi penghambat utama,” kata Wakil Kepala Pemuda Desa Ulath Yakob Patty.

Molornya anggaran berujung pada penyegelan kantor desa telah menimbulkan keresahan serta pro dan kontra di masyarakat.

Merespons aksi penyegelan kantor desa, Camat Saparua Timur Halid Pattisahusiwa bersama aparat kepolisian mendatangi desa Ulath untuk meredam situasi dan memfasilitasi penyelesaian masalah.

“Setelah kami turun langsung bersama pihak kepolisian subsektor Saparua Timur, masyarakat akhirnya bisa memahami bahwa ini bukan sekadar kelalaian, tapi soal kelengkapan administrasi, salah satunya belum adanya SK sah untuk bendahara baru,” jelasnya. (MAN)

<p>The post Protes Dana Desa-ADD Tak Cair, Warga Ulath Saparua Timur Segel Kantor Desa first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Badan Pemusyawaratan Negeri (BPN) Dawang, Kecamatan Teluk Waru menolak rekomendasi bupati mengangkat raja Negeri Dawang yang baru.

Ketua BPN Dawang Sahabudin Limau mengatakan Fatjur Limau merupakan raja Negeri Dawang menggantikan ayahnya Arifin Limau yang meninggal dunia beberapa tahun lalu.

Camat Teluk Waru Sidik Rumalutur merekomendasikan Husain Limau sebagai kepala Pemerintahan Negeri Dawang kepada bupati SBT. Sahabudin menegaskan rekomendasi nomor 141/07/V/2025 itu menyalahi prosedur.

Sahabudin dibuat heran, rekomendasi itu diterbitkan oleh BPN Negeri Waru tanpa sepengetahuan dan tanpa melibatkan BPN Dawang. “Kami menolak rekomendasi BPN Teluk Waru, karena BPN Dawang sendiri tidak pernah mengeluarkan rekomendasi penggantian raja,” tegas Sahabudin kepada pewarta di Bula, Kamis (29/5/2025).

Sahabudin menolak rekomendasi tersebut lantaran tidak sah, bertentangan dengan mekanisme adat dan pemerintahan negeri. “Negeri Dawang memiliki BPN sendiri yang berwenang melakukan musyawarah dan pengusulan kepala pemerintahan negeri. Tidak bisa diintervensi oleh pihak lain,” katanya menegaskan.

Dia berharap bupati membatalkan pengangkatan dan tidak melantik Husain Limau sebagai raja negeri Dawang. “Saya sebagai Ketua BPN Dawang tidak puas dengan fakta ini karena selama perjalanan (pengangkatan) raja tidak ada seperti ini. Tapi kemarin kami baru dengar dan mengetahui rekomendasi sudah ada raja baru yakni Husain Limau menggantikan Fajrul Limau,” protesnya.

Sahabudin meminta bupati menarik kembali rekomendasi penggantian raja. Sebab yang terjadi saat ini muncul kubu yang mendukung dan menolak penggantian raja negeri Dawang. “Bagi kami Fajrul Limau tetap sebagai raja. Saya tegaskan lagi, kami BPN Dawang menolak rekomendasi tersebut,” katanya.

Sebagai bentuk penolakan penggantian raja, BPN Dawang akan menyurati bupati SBT tentang hal ini. “Kami meminta bupati membatalkan penggantian raja negeri Dawang,” ujar Sahabudin. (AIN)

<p>The post Cacat Prosedur, BPN Dawang Tolak Rekomendasi Penggantian Raja first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Pelantikan berlangsung di operation room lantai 3 Kantor Bupati Malteng, Kamis (22/5/2025).

Mereka yang dilantik ialah Johan Titeley sebagai KPN Saparua Kecamatan Saparua, Jance Sasabone sebagai KPN Tuhaha Kecamatan Saparua Timur.

Berikut Adnan Pelupessy dilantik sebagai Pj KPN Tanah Merah Kecamatan Seram Utara Timur, Sherly M. Marlissa, Pj KPN Hatu Kecamatan Leihitu Barat, Armin Salaputa Pj KPN Rumahwey Kecamatan Seram Utara Barat, dan A.S. Ohorella, Pj KPN Olong Kecamatan Seram Utara.

Proses pelantikan dihadiri pimpinan OPD lingkup Pemda Maluku Tengah, para camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta tamu undangan lainnya. (RED)

<p>The post Sekda Maluku Tengah Lantik 2 KPN dan 4 Pj KPN first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Tahapan pemilihan telah mencapai fase penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun, proses ini mengalami penundaan akibat kendala teknis yang perlu segera diselesaikan. “Kami mendesak panitia pemilihan untuk bergerak cepat menyelesaikan tahapan ini. Negeri Tuhaha sudah terlalu lama tanpa kepala pemerintahan definitif,” tegas Loupatty, Kamis (20/3/2025).

Kekosongan kepemimpinan ini terjadi sejak moratorium pemilihan kepala pemerintahan oleh Kementerian Dalam Negeri menjelang Pilkada November 2024. Kini, setelah Pilkada usai, Loupatty meminta panitia berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan Saparua Timur agar pemilihan segera dituntaskan.

Dia juga menyoroti adanya upaya pihak tertentu yang ingin menjatuhkan salah satu kandidat. Loupatty menegaskan proses demokrasi harus berjalan adil tanpa intervensi yang mencederai pemilihan. “Proses ini harus berjalan alami. Tidak perlu ada cara-cara tidak elok untuk menjatuhkan kandidat tertentu,” tegasnya.

Pemilihan ini sempat diwarnai ketegangan antar kelompok, tetapi telah dimediasi pemerintah daerah sehingga tetap dapat berlanjut.

Saat ini, dua kandidat yang bersaing adalah Yance Sasabone dari mata rumah perintah Sasabone dan Berti Louhenapessy dari mata rumah Tanalepy.

Loupatty menyayangkan adanya pihak luar yang mencoba menghambat proses dengan menyebarkan tuduhan dan opini negatif terhadap salah satu calon. Dia menegaskan bahwa tanpa keputusan hukum dari lembaga berwenang, tidak ada alasan untuk menunda pemilihan.

“Jika ada tuduhan korupsi, biarlah aparat yang menindaklanjuti. Jangan menyebarkan opini yang dapat mengganggu jalannya pemilihan,” ujar Loupatty.

Loupatty berharap masyarakat Negeri Tuhaha dapat menjalankan pemilihan dengan tenang dan penuh komitmen agar segera memiliki pemimpin definitif. (RED)

<p>The post Anggota DPRD Malteng Ingatkan Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tuhaha Sesuai Regulasi first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Banyak faktor yang menyebabkan sejumlah negeri belum memiliki KPN, salah satunya persoalan mata rumah. Puluhan negeri yang belum punya raja definitif ialah Haruru, Yainuelo, Rutah, Haya, Teluti Baru, Ulahahan, Wolu, Laha Kaba, Waru, Issu, Messa, Sahulau, Olong, Siatele, Rumahsokat.

Berikut Wahai, Parigi, Morokay, Aketernate, Seti Mulumet, Seti Bakti, Wailulu, Rumahwey, Leinitu, Titawaai, Aboru, Kariuw, Pelauw, Tial, Ureng, Hila, Hatu, Pulau Ay, Merdeka, Porto, Saparua, Tiouw, Siri Sori Islam, Tuhaha, Ihamahu.

Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Malteng Santrik Witak mengatakan, sebanyak 40 negeri di Malteng tidak memiliki kepala pemerintahan negeri atau raja definitif akibat berbagai permasalahan di internal negeri.

Santrik tidak merinci berapa jumlah negeri adat dan negeri administratif yang tak memiliki raja definitif. Namun, menurutnya, di negeri administratif tidak ada kendala, hanya saja bertepatan dengan Pemilu legislatif dan Pilkada 2024 sehingga pelantikan belum terlaksana.

“Berbeda dengan negeri adat, permasalahan internal yang terjadi di negeri, di antaranya mata rumah parentah, yakni mata rumah yang berlandaskan hukum adat dan adat istiadat setempat, sejarah, serta pelaksanaan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di negeri tersebut. Jadi sulit bagi kami untuk melaksanakan proses pelantikan raja definitif apabila permasalahan tersebut belum diselesaikan secara internal,” kata Santrik, Senin (20/1/2025).

Santrik mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Malteng.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu hal yang dibahas adalah mengkaji peraturan daerah negeri dan mengusulkan peraturan tentang pemilihan kepala pemerintahan negeri/raja serentak. “Saya sudah sampaikan, kalau bisa kita lihat bersama bahwa ini memang perlu. Harus revisi perda negeri, artinya perda negeri harus kita tinjau ulang, dan juga ada perda yang mengatur tentang pemilihan serentak,” ujar Santrik. (RED)

<p>The post 40 Negeri di Malteng Belum Miliki KPN, Ini Penyebabnya first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Sahubawa menyampaikan ini setelah Pemkab Malteng menyalurkan Dana Desa sebesar Rp168.094.103.000 kepada 186 desa tahun 2025. “Gunakan Dana Desa dengan baik dan akuntabel sehingga tidak terjebak dalam praktik penyimpangan pengelolaan anggaran,” tegas Sahubawa, Senin (6/1/2025).

Para Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) harus dapat melaksanakan semua amanat dan perintah dengan penuh loyalitas yang tinggi. Sebab penyelesaian pemilihan KPN sesuai waktu yang ditentukan akan menjadi warisan yang baik bagi masyarakat dan pemerintah kabupaten.

“Kita harus dapat memanfaatkan alokasi Dana Desa dengan baik, semua itu semata-mata sebagai kesejahteraan desa guna mendukung kemajuan daerah,” ujarnya.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan RI telah mengalokasikan Dana Desa (DD) kepada seluruh desa di Malteng tahun 2025 sebesar Rp168.094.103.000. Dialokasikan kepada 186 desa di daerah berjuluk Pamahanu Nusa ini.

Dari 186 desa, 56 desa mendapatkan alokasi Dana Desa diatas Rp1 miliar, sedangkan 130 desa lainnya dibawah Rp1 miliar.

Dari 56 desa tersebut, Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu mendapatkan Dana Desa mencapai Rp2.280.168.000. Sedangkan terbesar kedua adalah Desa Tamilouw, Kecamatan Amahai sebesar Rp1.796.191.000.

Dan terbesar ketiga ialah Desa Nuweletetu senilai Rp1.784.132.000. Selanjutnya, terdapat lima desa terkecil mendapatkan alokasi dana desa tahun 2025. (RED)

<p>The post Pemkab Malteng Ingatkan Pemerintah Negeri Tak Salahgunakan Dana Desa first appeared on Sentraltimur.com.</p>