MASOHI, SENTRALTIMUR.COM – Anggota DPRD Maluku Tengah Frans Anthon Loupatty, menegaskan proses pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tuhaha, Kecamatan Saparua Timur, harus sesuai regulasi dan bebas dari intervensi.
Tahapan pemilihan telah mencapai fase penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun, proses ini mengalami penundaan akibat kendala teknis yang perlu segera diselesaikan. “Kami mendesak panitia pemilihan untuk bergerak cepat menyelesaikan tahapan ini. Negeri Tuhaha sudah terlalu lama tanpa kepala pemerintahan definitif,” tegas Loupatty, Kamis (20/3/2025).
Kekosongan kepemimpinan ini terjadi sejak moratorium pemilihan kepala pemerintahan oleh Kementerian Dalam Negeri menjelang Pilkada November 2024. Kini, setelah Pilkada usai, Loupatty meminta panitia berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan Saparua Timur agar pemilihan segera dituntaskan.
Dia juga menyoroti adanya upaya pihak tertentu yang ingin menjatuhkan salah satu kandidat. Loupatty menegaskan proses demokrasi harus berjalan adil tanpa intervensi yang mencederai pemilihan. “Proses ini harus berjalan alami. Tidak perlu ada cara-cara tidak elok untuk menjatuhkan kandidat tertentu,” tegasnya.
Pemilihan ini sempat diwarnai ketegangan antar kelompok, tetapi telah dimediasi pemerintah daerah sehingga tetap dapat berlanjut.
Saat ini, dua kandidat yang bersaing adalah Yance Sasabone dari mata rumah perintah Sasabone dan Berti Louhenapessy dari mata rumah Tanalepy.
Loupatty menyayangkan adanya pihak luar yang mencoba menghambat proses dengan menyebarkan tuduhan dan opini negatif terhadap salah satu calon. Dia menegaskan bahwa tanpa keputusan hukum dari lembaga berwenang, tidak ada alasan untuk menunda pemilihan.
“Jika ada tuduhan korupsi, biarlah aparat yang menindaklanjuti. Jangan menyebarkan opini yang dapat mengganggu jalannya pemilihan,” ujar Loupatty.
Loupatty berharap masyarakat Negeri Tuhaha dapat menjalankan pemilihan dengan tenang dan penuh komitmen agar segera memiliki pemimpin definitif. (RED)