Penyerahan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Malteng, Kamis (28/8/2025). Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II Seth Latukarlutu, dan Wakil Ketua I DPRD Malteng Arman Mualo. Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Malteng Rakib Sahubawa, anggota DPRD, OPD dan Forkopimda.

Rakib Sahubawa dalam penyampaian NPJP APBD dan Nota Perhitungan APBD Tahuan Anggaran 2024 menyatakan nilai ekuitas dana atau dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/SiLPA APBD 2024 alami peningkatan hingga 61,81 persen. Ini menunjukkan keuangan daerah pada realisasi APBD Malteng 2024 dalam kondisi sehat.

Begitu juga dengan nilai aktiva daerah meningkat hingga 59,58 persen, menunjukkan penguatan struktur aset pemerintah daerah. Dalam penyampaian NPJP APBD dan Nota Perhitungan APBD Tahuan Anggaran 2024 Sekda mengatakan realisasi APBD 2024 sebesar 93,05 persen.

Dengan masing-masing pendapatan daerah setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp1,81 triliun dan terealisasi sebesar Rp1,68 triliun atau sekitar 93,05 persen. Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp1,82 trillun, dan terealisasi sebesar Rp1,68 triliun atau sekitar 92,26 persen.

Demikian pula, nilai aset daerah meningkat sebesar 59,58 persen, yang menunjukkan penguatan struktur aset pemerintah daerah. Dalam penyampaian NPJP APBD dan Nota Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2024, Sekda menyampaikan tingkat realisasi APBD 2024 adalah 93,05 persen.

Pendapatan daerah setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp1,81 triliun, dengan realisasi sebesar Rp1,68 triliun, atau sekitar 93,05 persen. Belanja daerah dianggarkan sebesar Rp1,82 triliun, dengan realisasi sebesar Rp1,68 triliun, atau sekitar 92,26 persen. (RED)

<p>The post Pemkab Serahkan NPJP-Nota Perhitungan APBD 2024 ke DPRD Malteng first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Predikat WTP yang disandang Pemprov Maluku merupakan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024.

Capaian ini menandai enam tahun berturut-turut penghargaan serupa diraih Pemprov Maluku.

Opini WTP menandakan bahwa bahwa laporan keuangan entitas Pemprov Maluku yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Tetapi di balik raihan predikat WTP, Pemprov Maluku terbebani utang warisan ratusan miliar, peninggalan pemerintahan Murad Ismail dan Barnabas Orno.

Utang berjumlah fantastis Pemprov Maluku berasal dari pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp 683 miliar. Pinjaman pasca wabah Covid-19 itu kini harus diangsur oleh pemerintahan Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath.

Pemprov Maluku wajib membayar cicilan pinjaman SMI sebesar Rp 137 miliar per tahun. Utang dibayarkan mulai tahun 2022 sampai 2027 dari dana alokasi umum yang dikucurkan pemerintah pusat kepada Pemprov Maluku.

Pemprov Maluku juga masih menunggak pembayaran tambahan penghasilan pegawai ASN. Belum selesai di situ, sejumlah OPD pada tahun 2024, masih meninggalkan utang di pihak ketiga atau rekanan mencapai Rp 72 miliar.

Lalu utang BPJS Kesehatan sebesar Rp 19 miliar. Iuran BPJS yang dipotong dari gaji ASN selama 2021-2024 atau empat tahun belum disetor Pemprov Maluku ke BPJS Kesehatan.

Tetapi ironi, Pemprov Maluku yang masih terbebani utang ratusan miliar, tidak tergambar dalam opini WTP. Menjadi janggal, sebab lima tahun beruntun, pemerintahan sebelumnya mendapatkan opini WTP atas LKPD.

“Opini WTP ini menjadi bentuk pengakuan atas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Kami harap prestasi ini terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath,” kata Staf Ahli BPK RI, Slamet Kurniawan saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan LKPD dalam rapat paripurna DPRD Maluku, Rabu (28/5/2025).

<p>The post Legislator Golkar Sentil Pemprov Maluku: Raih WTP Tapi Terbebani Utang Warisan Ratusan Miliar first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Dosen, Penulis dan Peneliti Universitas Dharma Andalas, Padang

PENGHEMATAN anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menimbulkan pertanyaan kritis: mengapa efisiensi fiskal tidak dimulai dari struktur pemerintahan itu sendiri, khususnya melalui perampingan kabinet?

Dalam konteks tata kelola negara, efisiensi anggaran bukan hanya soal memotong belanja barang atau subsidi, tetapi juga soal bagaimana pemerintah mengelola sumber daya manusia dan birokrasi secara efektif.

Kabinet Merah Putih saat ini dikenal sebagai salah satu yang terbesar di dunia, dengan lebih dari 30 menteri, belum termasuk wakil menteri, staf khusus, dan berbagai lembaga non-kementerian.

Terakhir, pemerintah menambah pejabat dengan mengangkat Deddy Corbuzier, pendukung Prabowo ketika Pilpres 2024, sebagai staf khusus (stafsus) menteri pertahanan.

Pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai stafsus Menhan di tengah efisiensi besar-besaran adalah sebuah ironi. Jika efisiensi benar-benar dijadikan pijakan, semestinya pemerintah lebih selektif dan transparan dalam setiap pengangkatan pejabat.

Struktur pemerintah yang gemuk tentu berdampak langsung pada besaran anggaran yang dibutuhkan, mulai dari gaji, tunjangan, fasilitas, hingga biaya operasional lainnya.

Perampingan kabinet tidak serta-merta berarti penurunan kinerja pemerintah. Sebaliknya, kabinet yang lebih ramping justru bisa meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Dengan jumlah menteri yang lebih sedikit, koordinasi antarlembaga menjadi lebih mudah dan cepat.

Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman mengelola pemerintahan dengan jumlah menteri yang jauh lebih sedikit, tetapi tetap mampu menjalankan roda pemerintahan secara efisien dan responsif.

Selain itu, perampingan kabinet juga membuka peluang untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan antarkementerian. Selama ini, tidak jarang terjadi gesekan atau kebingungan akibat batasan tugas yang tidak jelas, pada akhirnya menghambat implementasi kebijakan publik.

<p>The post Efisiensi Anggaran, Mengapa Tak Dimulai dari Perampingan Kabinet? first appeared on Sentraltimur.com.</p>

FGD digelar untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan penyelesaian kerugian daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Maluku.

FGD dihadiri Plh Sekretaris Daerah Maluku Suryadi Sabirin, Kepala BPK Perwakilan Maluku Andriyanto, bupati/walikota, Sekda, Inspektur Daerah, dan kepala BPKAD se-Maluku

Dalam FGD itu, Pemerintah Provinsi Maluku, bupati/walikota se-Maluku menandatangani kesepakatan untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLHP) BPK.

Penandatanganan ini menjadi bukti komitmen konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Bupati MBD Benyamin Thomas Noach menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pendampingan yang terus dilakukan BPK bagi setiap pemerintah daerah. “Hal tersebut sangat berdampak positif bagi pembangunan daerah terutama dalam penyiapan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah,” kata Noach di auditorium kantor BPK Maluku, Selasa (10/9/2024).

Dia mengatakan untuk mendorong pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh BPK, sehingga perlu komitmen dan rencana aksi nyata pemerintah daerah, serta sinergi antara BPK dan pemerintah daerah demi perbaikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik lagi di masa mendatang.

“Untuk itu mari kita manfaatkan FGD ini sebagai forum diskusi. Berbagi pengetahuan dan pengalaman serta memecahkan berbagai permasalahan, sehingga dapat memberikan dampak positif percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan penyelesaian kerugian daerah,” ujar Noach.

Dia berharap, setiap komitmen pemerintah daerah terus ditingkatkan dan harus menjadi perhatian terutama bagi setiap unsur organisasi perangkat daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan penyelesaian kerugian daerah di MBD. (MBD)

<p>The post Bupati MBD Hadiri FGD Percepatan Penyelesaian TLHP BPK first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Sidang yang berlangsung di TP-TGR Inspektorat MBD menghadirkan beberapa pegawai yang terbukti menyalaghunakan keuangan daerah.

Pj Sekretaris Daerah MBD Daud Remialy sebagai Ketua Majelis Pertimbangan didampingi Michel Rijoly, Simon Dahoklory, O. H. Y. Kuara, dan Eduard J. S. Davidz.

Mjelis membacakan delapan rekomendasi tuntutan berdasarkan temuan BPK RI Pewakilan Maluku. Adapun rekomendasi tuntutan tersebut berisi kelebihan pembayaran perjalanan dinas luar daerah yang melibatkan beberapa ASN dan pihak ketiga dari dinas terkait.

Dari delapan rekomendasi tuntutan yang menjadi temuan menyebabkan kerugian daerah sebesar Rp 299.928.580.28. Jumlah uang yang sudah disetor Rp 64.877.053.5 dan sisa yang belum disetor Rp 235.051.526.77.

Dengan demikian mejelis tuntutan ganti rugi menegaskan kepada para tertuntut segera menyelesaikan kerugian daerah dengan menandatangani SKTJM.

Sidang ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk memastikan anggaran daerah digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemda MBD menekankan pentingnya penyelesaian temuan-temuan hasil pemeriksaan dan meminta ASN yang masih memiliki temuan dari hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat Maluku dan Inspektorat MBD segera menyelesaikannya sehingga tidak perlu diproses lebih lanjut melalui persidangan.

Ketua Majelis TP-TGR menutup sidang dengan membacakan risalah sidang atas temuan BPK Maluku terhadap LKPD  Pemda MBD atas sistem pengendalian intern dan terhadap kepatuhuan Perundang-undangan No 3.b/HP//19.AMB/05/2022 tanggal 12 Mei 2022 dengan jumlah 6 temuan, 8 rekomendasi. Kategori selesai 1 belum ditindaklanjuti 5 dan dalam proses 2.

Majelis TP-TGR berharap agar pimpinan OPD berperan aktif dalam mengarahkan ASN yang memiliki temuan segera menyelesaikannya agar tidak perlu diselesaiakn melalui sidang. (MBD)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News

<p>The post Inspektorat MBD Sidang Tuntutan Perbendaharaan & Ganti Rugi first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Dokumen LKPJ diserahkan Keliobas dalam rapat paripurna DPRD dipimpin Wakil Ketua DPRD SBT Ahmad Voth dihadiri sejumlah anggota dewan. “Dokumen LKPJ Bupati Seram Bagian Timur tahun 2023 saya serahkan kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk dilakukan telaah secara bersama dan memberikan atensi dan pikiran dalam rangka pembangunan kabupaten Seram Bagian Timur ke depan yang lebih baik,” kata Keliobas.

Wakil ketua DPRD SBT Ahmad Voth menyatakan dokumen LKPJ bupati tahun 2023 yang sudah diterima akan segera dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. “Dokumen LKPJ Bupati kami terima dan kami lanjutkan proses pembahasan bersama DPRD dan pemerintah daerah sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Voth menerima penyerahan dokumen LKPJ bupati.

Sebelumnya dalam pidato pengantar, Keliobas menjelaskan dokumen LKPJ disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah beberapa kali terakhir UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. “Pada Pasal 19 ayat 1 kepada daerah menyampaikan LPKJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan satu kali, dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran terakhir,” jelasnya.

Keliobas menyampaikan ringkasan LKPJ bupati tahun 2023 meliputi tiga aspek yang secara lengkap tersaji dalam dokumen LKPJ yang sudah diserahkan ke DPRD.

Tiga aspek tersebut yakni aspek kesejahteraan sosial, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. “Secara lengkap telah tersaji dalam dokumen LKPJ Bupati Seram Bagian Timur tahun 2023,” kata Keliobas.

DPRD berharap penyusunan dokumen LKPJ Bupati yang disampaikan telah memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten SBT 2021-2026 sebagai bentuk pelaksanaan visi dan misi program strategis daerah yang direncanakan dilakukan dalam periodesasi kepemimpinan bupati dan wakil bupati.

<p>The post Serahkan LKPJ 2023 ke DPRD SBT, Tiga Aspek Disampaikan Bupati first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Pemkab Malra konsisten mempertahankan opini WTP beruntun sebanyak sembilan kali dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Maluku.

Penjabat Bupati Jasmono dan Ketua DPRD Malra Minduchuri Koedoeboen menerima penyerahan LHP LKPD Malra tahun anggaran 2023 di Kantor BPK Maluku, Jumat (3/5/2024).

Opini WTP diberikan apabila tidak ada pembatasan lingkup pemeriksaan, sehingga pemeriksa dapat menerapkan semua prosedur pemeriksaan yang dipandang perlu untuk meyakini kewajaran laporan keuangan; atau ada pembatasan lingkup pemeriksaan tetapi tidak material dan dapat diatasi dengan prosedur pemeriksaan alternatif.

Selain itu, tidak ada tekanan dari pihak lain kepada pemeriksa, dan tidak ada penyimpangan terhadap standar akuntansi atau ada penyimpangan dari standar akuntansi tetapi tidak material.

Agar LKPD dapat memperoleh opini WTP BPK, pemerintah daerah harus menerapkan suatu sistem pengendalian intern yang kuat.

Sistem ini, untuk menyakinkan tercapainya proses dan hasil kegiatan yang dinginkan, dengan penilaian risiko serta pemilihan metode tata kelola yang tepat yang mampu meyakinkan dapat dikendalikannya proses dan diperolehnya hasil kegiatan yang mampu meningkatkan kegunaan dan keandalan informasi baik keuangan dan non keuangan. (ADI)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News 

<p>The post Kesembilan Secara Beruntun, Pemkab Malra Raih Opini WTP first appeared on Sentraltimur.com.</p>

“Selaku Sekkot dan juga sebagai koordinator pengelola keuangan pada Pemerintah Kota Ambon dan juga pengguna anggaran pada SKPD Sekretariat Kota saya perlu menyampaikan hal ini kepada publik, sehingga publik mengetahui dan tidak menjadi penafsiran yang miring atau negatif terkait penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pengelolaan keuangan di kota ini,” kata Sekretaris Kota Ambon Agus Ririmasse selaku Pengguna Anggaran merujuk pada laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dirilis oleh BPK pada 12 Januari 2024.

Temuan dalam hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Propinsi Maluku atas laporan keuangan pemkot tahun anggaran 2022 dan 2023 berjumlah 30 temuan serta 83 rekomendasi. “Rekomendasi-rekomendasi ini telah kami tindaklanjuti, diantaranya ada 23 temuan yang kita sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi; berikutnya 25 temuan yang sebelumnya belum sesuai sudah diselesaikan ; termasuk temuan belanja modal T.A 2023, yang dalam penyelesaian,” kata Ririmasse, Selasa (23/1/2024).

Untuk tindaklanjut 25 temuan yang belum sesuai dan masih dalam proses oleh Inspektorat Kota Ambon sesuai hasil Pemeriksaan Khusus telah dilengkapi dengan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPPM).

Ririmasse berharap dengan penjelasan ini, tidak ada polemik perihal hasil pemeriksaan BPK sebab telah ditindaklanjuti Pemkot Ambon. Dia mengajak semua pihak mengakses data dan informasi hasil pemeriksaan melalui situs resmi BPK Perwakilan Propinsi Maluku agar tidak ada lagi multi tafsir.

Pemeriksaan BPK ini menghasilkan temuan berupa laporan hasil audit yang berisi catatan-catatan tentang kelemahan, ketidaksesuaian, atau masalah lain yang ditemukan selama proses pemeriksaan. “Selanjutnya temuan tersebut disampaikan kepada kita untuk dapat diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tugas pemkot untuk dapat menindaklanjuti,” ujar Ririmasse.

<p>The post Pemkot Ambon Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK  first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Langkah ini untuk menutupi defisit anggaran APBD tahun 2023 sebesar Rp111 miliar dan pemenuhan pagu anggaran Pemilu yang dibebankan pada APBD.

Hal ini terungkap dalam rapat paripurna Penyampaian Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Perubahan tahun anggaran 2023 di DPRD Malteng, Senin (25/9/2023)

Penjabat Bupati Malteng Rakib Sahubawa dalam pidatonya pada rapat paripurna mengatakan kebijakan refocusing selain untuk kebutuhan penganggaran pemilu. Alasan lain dilakukan pembahasan APBD Perubahan akibat defisit anggaran mencapai Rp111 miliar dalam realisasi APBD tahun 2023.

“Refocusing pada sejumlah OPD sebagai strategi pengurangan anggaran, penghapusan, pengalihan, dan penundaan pembayaran 15 persen dari kegiatan fisik pada beberapa dinas yang anggarannya besar,” ujar Sahubawa.

Selanjutnya sesuai amanat Permendagri Nomor 84 Tahun 2022, maka harus melakukan penyesuaian anggaran pengawasan pada Inspektorat sesuai mandatory spending sebesar 0,75 persen.

Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Malteng Herry Men Carl Haurissa mengatakan penyesuaian program tertentu dalam RAPBD perubahan perlu menjadi perhatian serius agar keputusan diambil tepat waktu dan dapat berdampak kepada pelayanan masyarakat. (ANO)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News

<p>The post APBD 2023 Defisit, Ini Langkah Pemkab Malteng first appeared on Sentraltimur.com.</p>

Defisit anggaran dan utang ke pihak ketiga yang sangat besar itu terungkap ketika KPK melakukan koordinasi secara maraton dengan Pemda KKT pada 10-11 April 2023.

Kepala Satuan Tugas Koordinasi Wilayah V KPK, Dian Patria mengungkapkan, Pemda KKT menjadi salah satu prioritas koordinasi pencegahan korupsi karena berdasarkan hasil evaluasi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah pada 8 area strategis Monitoring Centre for Prevention (MCP) tahun 2022,  wilayah tersebut menempati peringkat terbawah dari semua Pemda di Maluku.

“Capaian nilai MCP KKT hanya sekitar 42 persen, jauh dibawah Kota Tual yang sudah mencapai 95 persen,” kata Dian Patria dalam keterangan tertulis, Rabu (12/4/2023).

Dia mengungkapkan dalam rapat koordinasi tersebut terungkap permasalahan mendasar tata kelola pemerintahan daerah di KKT bersumber dari kesalahan Pemda dalam mengelola keuangan daerah. Rapat bersama KPK dihadiri Pj Bupati KKT Daniel E. Indey, Sekda, pimpinan dan anggota DPRD KKT serta pimpinan OPD lainnya.

“Kita membahas isu krusial berupa adanya defisit APBD yang saat ini mencapai lebih dari Rp 300 miliar. Nilai yang sangat besar dan melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan karena defisit tersebut sebesar 40 persen APBD yang semestinya maksimal 2,5 persen,” katanya.

Menurut Dian konsekuensi dari defisit anggaran yang terjadi, Pemda KKT harus menanggung utang pihak ketiga yang tidak sedikit. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021 terungkap Pemda KKT memiliki utang sebesar Rp 204,3 miliar kepada pihak ketiga.

Bebani APBD

Utang tersebut dalam berbagai bentuk, antara lain berupa beban pegawai, beban barang dan jasa, putusan pengadilan, paket pekerjaan, tanaman, tanah, aset yang dihibahkan, dan dana hibah kepada kabupaten Maluku Barat Daya.  

Atas utang beban dan utang jangka pendek lainnya, pada 2021 keuangan daerah pemda KKT tidak mampu mencukupi beban anggaran tahun berjalan sekalipun terdapat perubahan APBD sebesar Rp 82,5 miliar. “Di tahun 2022 hingga 2025, kemungkinan besar utang tersebut akan masih menjadi beban berat buat Pemda dengan jumlah yang semakin meningkat,” kata Dian.

Saat ini kata Dian, BPK sedang melakukan proses audit atas laporan keuangan daerah KKT tahun 2022 dan diperkirakan utang Pemda masih mencapai ratusan miliar rupiah.

Selama proses koordinasi berlangsung, KPK mengumpulkan sejumlah informasi penyebab besarnya hutang pihak ketiga yang pada akhirnya membebani APBD KKT.

<p>The post Gawat! Utang Pemda KKT ke Pihak Ketiga Capai Rp204 Miliar Jadi Sorotan KPK   first appeared on Sentraltimur.com.</p>