Usai mendengar penjelasan Akerina, pendemo menyampaikan sejumlah tuntutan. Yakni mendesak bupati SBB evaluasi BPD yang memutuskan sepihak Pilkades. Berikut, merevisi materi Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019 tentang Desa. Selanjutnya, mendesak pemerintah dan DPRD menetapkan Peraturan Daerah tentang Negeri sebelum berlangsungnya Pilkades. (FAS)