“Kebijakan ini sudah harus dilakukan bulan ini karena ini menyangkut administrasi. Kalau tidak dilakukan, 715 guru ini kinerjanya tidak dihitung oleh Kementrian karena tidak masuk di Dapodik,” jelasnya.
Dia berharap sekolah swasta segera merekrut guru baru untuk mengisi kekosongan guru ASN yang akan dialihkan ke sekolah negeri.
“Kita minta secara administrasi ditarik ke sekolah negeri, tetapi secara kedalam itu diatur mereka masih mengajar di sekolah swasta dulu, dengan catatan sekolah swasta harus mengangkat guru swasta baru yang dibayar oleh yayasan untuk menggantikan mereka. Sampai dengan sekolah swasta mengangkat guru, maka guru ASN tidak lagi mengajar,” ujar Atapary.
Ketua Yayasan PGRI Maluku, Nizham Idary Toekan mengatakan kebijakan Kementerian Pendidikan berdampak kepada sekolah swasta termasuk PGRI yang memiliki 32 sekolah jenjang SMA dan SMP, dengan total guru ASN 20 orang.
Walaupun demikian, pihaknya akan tetap mendukung kebijakan pemerintah, dengan merekrut guru baru untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan guru ASN.
“Harapan kami sekolah swasta tetap eksis, dengan berharap karena kebijakan untuk tetap mengangkat ASN baru, biarlah kami hidup apa adanya,” kata Toekan. (ANO)
Ikuti berita sentraltimur.com di Google News