Sementara di bidang administrasi kependudukan, telah dikembangkan aplikasi digital kependudukan. Aplikasi ini telah diakses oleh masyarakat dan dapat digunakan melalui smart phone. Sejak memimpin Malteng sampai saat ini jumlah perekaman KTP sebanyak 235.681.
Kemudian dalam rangka memenuhi kehidupan demokrasi, Pemkab Malteng telah melaksanakan berbagai langkah untuk menyerap aspirasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat, melalui beberapa kegiatan seperti rapat koordinasi pembiayaan pemilu, pelantikan anggota PPK, dan beberapa kegiatan lainnya.
“Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024, tahun ini kita telah mengalokasikan dana hibah sebesar Rp10,75 miliar untuk KPU dan Rp5,5 milyar untuk Bawaslu,” kata Marasabessy.
Dalam rangka penataan produk hukum, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, Pemkab Malteng telah melakukan proses harmonisasi dan fasilitasi rancangan peraturan bupati (Perbub) dengan Kementerian Hukum Fasilitasi dengan Pemprov Maluku melalui Biro Hukum dan memperoleh persetujuan penandatanganan Perkada dari Kementerian Dalam Negeri.
“Berbagai upaya terus kita lakukan dalam penanganan masalah pemerintahan negeri, antara lain menyelesaikan 113 laporan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintahan dan otonomi daerah, baik yang berkaitan dengan masalah mata rumah parentah, usulan calon KPN, persoalan saniri/BPN dan persoalan lainnya. Dari total jumlah pengaduan yang masuk tersebut, Alhamdulillah semuanya dapat diselesaikan,” pungkas Marasabessy. (ADI)