AMBON, SENTRALTIMUR.COM – DPRD Maluku melalui Komisi I dan Komisi IV mendatangi kantor Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, Kamis (20/1/2022).
Kedatangan wakil rakyat ini untuk memperjuangkan nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Maluku.
Parlemen Maluku menilai passing grade yang BKN tetapkan sangat memberatkan putra-putri Maluku yang mengikuti tes P3K guru dan non guru.
Rombongan pimpinan dan anggota Komisi I dan IV: Amir Rumra (Ketua Komisi I), Michiel Tasaney, Jantje Wenno (Wakil Ketua Komisi I (Sekretaris Komisi I).
Anggota Komisi I: Benhur Watubun, Alex Orno, Edison Sarimanela, Alimudin Kolatlena, Mumin Refra, dan Tarce Fatlolon. Pimpinan Komisi IV: Samson Atapary (Ketua Komisi IV), Tin Renyaan (Wakil Ketua Komisi IV). Anggota Komisi IV: Hengki Pelata, Andi Musnawir, Mauren Vivian Uneputty, dan Rostina.
Rombongan pimpinan dan anggota Komisi I dan Komisi IV diterima Subagio, Koordinator Pelayanan Terpadu dan Pengaduan Masyarakat BKN, Diah Pranata Humas BKN, Arina Analis Kepegawaian Madya, dan Martiono Analis Kepegawaian Muda BKN.
Dalam pertemuan itu Komisi I dan Komisi IV kecewa terhadap BKN, setelah Subagio dengan santai menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan akan teruskan kepada pimpinan.
Dia bilang, kewenangan P3K bukan hanya di BKN tapi di Menpan RB. Dan P3K adalah produk DPR RI. ”Jadi apa yang disampaikan kami tampung dan sampaikan kepada pimpinan. Kami tidak bisa memutuskan,” kata Subagio.
Mendengar pernyataan Subagio, angota Komisi I DPRD Maluku Benhur Watubun angkat bicara. Dia katakan, luas wilayah Maluku itu 92,4 persen adalah laut dan 7,6 persen daratan. “Aspek laut itu yang memicu kemiskinan di Maluku. Memicu lambatnya informasi dan memicu lambatnya ekonomi. Kita ke kabupaten sangat jauh. Beberapa hari baru sampai, bahkan seminggu baru tiba dengan kapal,” katanya.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Maluku mengatakan aspirasi terkait P3K kepada BKN ini sangat penting. Dia kecewa tidak diterima langsung oleh kepala BKN. “Sebenarnya kepala BKN ini ada di mana? Saya dapat informasi beliau di luar daerah. Tapi saya lihat mobil dinasnya di depan kantor ini. Ini supaya kami lapor ke pimpinan partai kami. Kami tidak main-main,” tegas Benhur kecewa.
Apalagi, kedatangan ini bersama dua komisi di DPRD Maluku. ”Itu berarti kami tidak main-main memperjuangkan P3K. Ini agar bisa mengurangi beban APBD kita yang kecil bila dibandingkan dengan satu kabupaten di pulau Jawa. Kita pernah ke Menpan RB pada 12 Desember 2020 lalu. Pak Gubernur Maluku Murad Ismail pernah mengusulkan kuota ASN dan P3K,” ungkapnya.