AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Anggota DPRD Maluku Jantje Wenno mengkritik kebijakan Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan membangun lapak pedagang kaki lima (PKL) di atas trotoar.
Alasannya, pembangunan lapak PKL ini membahayakan pejalan kaki.
“Saya kira rakyat jangan menjadi korban atas kebijakan pembangunan lapak PKL di atas trotoar yang digagas Pemkot Ambon melalui dinas terkait. Karena pembangunan seharusnya memperhatikan space bagi pejalan kaki,” kata Jantje, Jumat (15/7/2022).
Selain pembangunan ratusan lapak PKL di atas trotoar, bahu jalan juga digunakan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor. Akibatnya, bahu jalan menjadi sempit dan semrawut. Olehnya itu, dia meminta Pemkot Ambon meninjau kembali, pemanfaatan trotoar bagi pejalan kaki. Menurutnya, sebaiknya PKL direlokasi ke tempat lain bukan di atas trotoar.
“Dengan kapasitas pembangunan ratusan (lapak di atas trotoar) sementara tingkat hunian yang terisi terpantau sangat minim,” kata wakil ketua Komisi I DPRD Maluku ini.
Dia bilang, sebelumnya Pemkot Ambon pernah membuat kebijakan untuk merelokasi PKL ke pasar transit Passo. Tetapi tidak berjalan dengan baik, hal itu menjadi mubazir dan menghamburkan anggaran.
“Sesungguhnya, kebijakan memindahkan (PKL) ke Passo itu sudah benar, sambil menunggu pembangunan pasar Mardika rampung baru di tata lagi. Tidak perlu merampas hak pejalan kaki dengan membangun (lapak) di atas trotoar,” kata politisi Partai Perindo ini.
Jantje khawatir keberadaan lapak PKL di atas trotoar akan sulit ditertibkan di masa mendatang. “Jika begini saya khawatir jangan sampai suatu saat pasar rampung dan sudah bersih. Namun tetap masih ada yang berjualan di situ. Dengan situasi yang ada, kami merasa hak-hak rakyat harus diperhatikan oleh Pemkot Ambon,” tegasnya. (ADI)