AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Penjabat Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Andi Chandra As’aduddin terancam dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Presiden Joko Widodo.
Pimpinan umat beragama di Maluku melayangkan mosi tidak percaya terhadap Andi. Sikap Andi dinilai mencederai toleransi umat beragama di SBB.
Dituding mencederai toleransi umat beragama, Andi angkat bicara. Dia menegaskan Pemerintah Kabupaten SBB sangat mendukung kegiatan keagamaan.
Buktinya kucuran APBD sebesar Rp200 juta diberikan kepada kontingan SBB yang akan mengikuti Pesparani di kota Tual.
“Pesparani didukung Rp200 juta, beta terus tanya kenapa hanya dianggarkan Rp200 juta di APBD, sedangkan proposal yang diajukan sebesar Rp650 juta. Dan saya ingin sampaikan dana itu cair bukan karena dipresure, tapi saya sadah dapat jawaban bahwa Pesparani sama dengan Ormas yang lain,” kata Andi kepada sentraltimur.com, Selasa (13/9/2022).
Menurutnya bantuan dari Pemda SBB hanya dalam bentuk dukungan dan tidak wajib bagi untuk menanggung 100 persen kebutuhan anggaran kontingen Pesparani SBB. “Makanya di APBD hanya dianggarkan Rp200 juta. (Nilai itu) ditetapkan oleh mantan bupati,” ujar dia.
Berikut soal jalan di desa Kaibobo-Waisarissa yang diminta untuk diperbaiki karena akan ada kegiatan keagamaan. Dia bilang, jalan tersebut dibangun dengan konstruksi Lapen dan bukan hotmix sehingga selalu mengalami kerusakan.
“Akibatnya jalan tetap rusak dan masih dalam garansi pihak ketiga. Tidak ada hubungannya dengan saya mau buka atau tutup itu jalan. Justru saat ini saya sedang berupaya untuk mengusut kenapa dibangun dengan konstruksi lapen. Padahal dokumen dari Kementrian PUPR konstruksinya hotmix, siapa yang merekomendasikan perubahan tersebut,” tanya Andi.
Soal tokoh agama dan panitia tidak dihargai saat hendak menemui Andi untuk membahas persiapan kontingen Pesparani SBB menuju Tual. Dia menganggap hal itu sangat lebai, tidak sesuai fakta.
“Menerima tamu, saya sampai jam 21.00 malam selama tidak ada acara lainnya tidak pernah ada tamu yang tunggu mulai jam 08.00 sampai malam. Kan kantor saja belum buka ini sudah dilebih-lebihkan. Jika tamu sudah bisa dilayani oleh staf untuk kepentingannya, saya bisa terima tamu lainnya,” jelasnya.
Sementara, keabsahan Pesparani dan Surat Keputusan Lembaga Pesparani SBB yang dipertanyakan keabsahannya, kata Andi, bukan keabsahan kegiatan perparani, namun keabsahan lembaga Pesparani di SBB.
“SK bupati (M. Yasin Payapo) yang sudah meninggal adalah tentang terbentuknya lembaga Pesparani. Bukan mengikuti setiap event Pesparani. Jadi SK memang seharusnya selalu dievaluasi disesuaikan dengan kondisi yang berkembang,” tegas Andi.
Minta Polemik Bantuan Pesparani Dihentikan
Dia meminta polemik bantuan dana untuk kontingen Pesparani SBB tidak perlu diperpanjang. Sebab dana hibah bukan sebuah keharusan. Tetapi penggunaannya harus tetap diawasi pemerintah daerah sebab akan dipertanggungjawabkan saat tutup tahun anggaran.
“Yang seperti ini seyogyanya tidak menjadi debatable,” ujarnya.
Sedangkan tentang penarikan mobil dari pimpinan umat beragama oleh Pemkab SBB, Andi mengatakan tidak ada dokumen resmi yang menyatakan mobil-mobil tersebut diadakan untuk mobil operasional keagamaan. Bahkan tidak ada berita acara pinjam pakai untuk mobil-mobil yang ditarik tersebut.