AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran awal senilai Rp1,3 triliun untuk proyek Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port (ANP).
Namun realisasi dua program strategis nasional itu masih terkendala lahan, terutama proyek ANP.
Pemerintah Provinsi Maluku didorong untuk menyelesaikan persoalan pengadaan lahan. “Pemprov Maluku harus bisa memanfaatkan kesempatan ini. Masalah lahan harus segera diselesaikan,” tegas Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku, Turaya Samal di Ambon, Selasa (27/9/2022).
Selama ini Pemprov Maluku selalu ngotot LIN dan ANP segera direalisasikan. Tetapi nyatanya, persoalan lahan tidak mampu diselesaikan oleh Pemprov Maluku.
Pemprov didorong menyelesaikan sengketa lahan LIN dan ANP di Negeri Waai dan Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. “Jangan hanya ngotot, dan menuntut keseriusan pemerintah pusat. Padahal Pemprov Maluku sendiri tidak mampu (selesaikan sengketa lahan),” ujar politisi PKS ini.
Menurutnya, jika anggaran sudah disiapkan oleh pemerintah pusat, namun lahannya belum tersedia, perjuangan selama ini akan sia-sia. Bahkan terancam anggaran digeser ke daerah lain yang lebih siap dari segi infrastruktur.
Pemprov Maluku lanjut Turaya, harus menjemput bola dengan berinisiatif menyelesaikan segala permasalahan, terutama infrastruktur pendukung. Alasannya, LIN dan ANP merupakan proyek strategis nasional dengan anggaran fantastis.
“Selama ini kita menanti-nantikan kedua proyek strategis nasional ini. Kita selalu pressure pemerintah pusat dan akhirnya sudah ada lampu hijau, tinggal menanti keseriusan Pemprov Maluku,” kata dia.
Menurut dia, jika dua proyek tersebut terealisasi, akan lebih banyak pertumbuhan sentra ekonomi baru, menumbuhkan iklim ekonomi positif, menyerap tenaga kerja lokal. Dan tentunya akan berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan. (ADI)