AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku Jantje Wenno mengungkapkan kondisi APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2023 cukup kritis.

Kondisi ini disebabkan pemerintah daerah harus mengembalikan pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang besaran mencapai Rp140 miliar. Selain itu, alokasi anggaran yang harus disiapkan untuk KPU dan Bawaslu menghadapi tahun politik. Anggaran-anggaran ini tentunya akan mempengaruhi postur APBD 2023.

“Kondisi APBD kita untuk 2023 cukup kritis karena memang kenyataannya seperti itu. Pertama Pemda harus mengembalikan pinjaman SMI. Ada juga alokasi menghadapi tahun politik untuk KPU dan Bawaslu yang relatif cukup besar sehingga mempengaruhi postur APBD di tahun 2023,” kata Jantje saat memimpin rapat Komisi I bersama 16 mitra membahas KUA PPAS APBD Maluku tahun 2023, Kamis (24/11/2022).

Dia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun program harus realistis dan harus ditujukan kepada program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

“Itu yang menjadi harapan kita sehingga APBD 2023 lebih realistis penggunaannya karena memang anggaran terbatas, jika dibandingkan tahun-tahun kemarin,” tukas politisi Partai Perindo.

Rapat Komisi I DPRD Maluku ini dihadiri Asisten III Setda Maluku Habibah Saimima dan 15 OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. (ADI)