AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Ribuan pegawai honorer yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) sudah dua bulan belum menerima gaji. Padahal biasanya, gaji honorer rutin dibayarkan di awal bulan.
Belum diketahui penyebab keterlambatan pembayaran gaji bagi honorer Pemkab SBB yang jumlahnya mencapai 2000-an orang. Bukan hanya gaji, iuran BPJS honorer selama dua bulan; Januari-Februari 2023 belum juga dibayarkan.
Penjabat Bupati SBB, Andi Chandra As’aduddin yang dikonfirmasi belum merespon pesan Whatsapp yang dilayangkan sentraltimur.com, Senin (27/2/2023) malam. Demikian juga Bagian Keuangan Pemda SBB Ricky Mual belum menanggapi pesan Whatsapp hingga berita ini diposting, Senin malam.
Sebelumnya Riky Mual mengakui gaji dan iuran BPJS honorer Pemda SBB terlambat dibayarkan. BPJS Ketenagakerjaan akan dibayarkan kolektif untuk honorer.
“Kita tidak bisa pastikan kapan, tapi diusahakan (BPJS) akhir Februari akan dibayarkan,” kata Ricky kepada sentraltimur.com melalui sambungan telepon, beberapa waktu lalu.
Dia tidak menjelaskan secara rinci penyebab keterlambatan pembayaran BPJS honorer. “Di beta itu terkait BPJS Ketenagakerjaan dan akan dibayarkaan sebelum bulan Maret,” ujar dia. Sedangkan gaji honorer dibayarkan oleh masing-masing OPD. “(Gaji honorer) di OPD itu memang semua belum pencairan, kecuali gaji PNS saja. Kalau (pembayaran) BPJS beta pastikan bulan ini,” kata Ricky.
Informasi yang dihimpun sentraltimur.com, honorer yang belum menerima dua bulan gaji tersebar di puluhan OPD lingkup Pemda SBB. “Jumlah honorer ribuan orang hampir di semua OPD. Sedangkan jumlah OPD di Pemda SBB sampai tingkat kecamatan lebih dari 40 OPD,” sebut beberapa pegawai di Pemda SBB melalui sambungan telepon seluler, Senin. Mereka tidak mengetahui pasti penyebab gaji honorer belum juga dibayarkan. “Alasannya ada perubahan sistem di bagian keuangan. Apakah itu benar kita tidak tahu. Perubahan sistem masa sih lebih dari dua bulan,” heran mereka.
Honorer Mengeluh Belum Digaji
Gaji honorer bervariasi di setiap OPD mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 1,6 juta per bulan. Akibat belum mendapatkan haknya, pegawai honorer dibuat kelimpungan. “Iyalah, jelas sulit. Untuk kebutuhan keluarga kita cuma berharap dari gaji bulanan sebagai honorer,” keluh mereka.