BANDUNG, SENTRALTIMUR.COM – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri menggelar pendidikan dan pelatihan intelijen.
Diklat diikuti sebanyak 150 peserta dari aparatur Kesbangpol, aparatur lingkup Kemendagri, camat perbatasan, aparatur Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Badan Pengelola Perbatasan Daerah dan BNPP.
Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Letjen TNI (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin menjelaskan Diklat intelijen bagi camat di wilayah perbatasan dan aparatur PLBN ini sebagai upaya kewaspadaan dini di pintu terdepan NKRI.
“Rapat koordinasi atau Diklat ini dilaksanakan agar aparat-aparat di perbatasan minimal dapat memahami dan mengetahui terkait intelijen sehingga dapat menimalisir masalah-masalah pengamanan di perbatasan NKRI,” kata Jeffry pada kegiatan Diklat di kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (27/2/2023).
Perbatasan RI menjadi beranda terdepan. Beranda terdepan kata Jeffry, dimaksudkan bukan sekadar bangunan PLBN yang megah, tetapi juga sumber daya manusia yang baik.
“SDM yang baik salah satunya adalah penyiapan intelijen di dalamnya. Karena banyaknya permasalahan-permasalahan di perbatasan sehingga perlu dibekali terkait dasar intelijen,” kata mantan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III ini dalam rilisnya.
Jeffry menyampaikan daerah perbatasan rawan akan tindak kejahatan. Mulai dari penyelundupan barang dan orang, perdagangan orang dan narkoba. Belum lagi masalah disintegrasi bangsa yang sengaja dihembuskan pihak luar, konflik horizontal di daerah perbatasan negara, aksi separatis dan terorisme hingga masuknya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
Untuk itu perlu pembekalan intelijen bagi aparatur di perbatasan negara. Karena tujuan dari Diklat intelijen ini adalah mencari dan memberikan informasi untuk mencegah permasalahan tersebut terjadi, khususnya di kawasan perbatasan negara.
Mantan Pangdam XVI Pattimura ini berharap melalui Diklat ini dapat mendukung pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan di lapangan dalam melakukan deteksi dan pencegahan dini, dalam rangka menjaga stabilitas, keamanan dan ketertiban masyarakat.
Diklat intelijen ini merupakan bagian dari kegiatan yang digelar Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri dan BNPP.
Deteksi Dini Ancaman
Diklat dibuka oleh Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri, Sri Handoko Taruna berlangsung mulai 26 Februari hingga 5 Maret 2023. Pemateri menghadirkan pejabat dari TNI AD dan Kepolisian RI.
Wakil Asisten Intelijen Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Bidang Manajemen Intelijen, Brigjen TNI Antoninho Rangel da Silva dalam paparannya menjelaskan para camat perbatasan dan aparatur di PLBN bisa menjadi pengumpul informasi untuk dilaporkan ke pimpinan. Memberikan informasi maupun data intel kepada Kemendagri, TNI dan Polri melalui proses analisa untuk menjadi produk intelijen.
“Jadi kita tidak hanya mendengar informasi satu atau dua orang. Semakin banyak informasi, semakin banyak pengayaan terhadap informasi yang diolah. Selanjutnya kita serahkan kepada pimpinan untuk menilai informasi tersebut,” kata Antoninho.