AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur Watubun mengatakan pelbagai pertimbangan dijadikan acuan untuk mengusulkan penjabat kepala daerah.
“Selama ini, sebelum menjabat sebagai Ketua DPRD, saya adalah anggota Komisi I. Kami berproses dengan teman-teman penjabat kepala daerah. Dan itu yang membuat kita pasti memiliki dasar pertimbangan tertentu untuk memberikan usulan,” kata Benhur, Jumat (6/1/2023).
Dia tidak bermaksud untuk memetakan personal Pj kepala daerah di Maluku. Namun dia berharap, dalam waktu tersisa ini, seluruh Pj kepala daerah mampu menunjukkan kualitas kepada rakyat. Sebab Pj menjadi kepala daerah yang ditunjuk bukan dipilih secara demokratis.
“Ditunjuk itu artinya, kapan saja bisa dievaluasi. Mau lima hari atau satu bulan pun tetap dievaluasi. Dan kita berharap yang baik itu tetap ditingkatkan karena rakyat melihat mungkin ini ada konsekuensi politik dan logis. Daripada proses penataan pilkada di seluruh Indonesia, menurut undang-undang yang dilakukan serempak, maka itu berdampak pada tugas penjabat kepala daerah,” kata politisi PDIP ini.
Menurutnya, tugas Pj kepala daerah sama dengan definitif dengan terus menerus berkonsultasi tentang kebijakan-kebijakan strategis.
“Apakah ini yang mereka maknai secara sadar dan baik ataukah tidak, itu yang menjadi penilaian. Sebagai pimpinan partai juga, kami memiliki penilaian yang nantinya akan disampaikan ke pimpinan pusat untuk dilakukan berbagai langkah-langkah antisipatif terkait dengan tugas para penjabat kepala daerah di masing-masing daerah,” jelas Benhur.
DPRD Mengawal Kinerja Pj
Benhur melanjutkan para Pj kepala daerah harus bisa mengamankan pemerintahan nasional, dan pemerintahan di tingkat provinsi. “Itu tugas kita untuk mengawal. Para penjabat kepala daerah juga merupakan bagian dari kita yang harus kita kawal. Tapi kalau memang mereka tidak menjalankan tugas dengan baik, dan tidak memiliki inovasi yang baik, pada waktunya nanti, mereka akan dipertimbangkan lagi,” tegasnya.