AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Komisi II DPRD Maluku menemui Komisi IV DPR RI di Jakarta. DPRD Maluku mengeluhkan kegagalan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) saat agenda penyampaian aspirasi ke pemerintah pusat.
Ketua Komisi II DPRD Maluku Johan Lewerissa mengatakan saat rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi oleh Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kantor Staf Presiden (KSP) terungkap proyek LIN di Maluku dihentikan.
“Memang secara resmi belum dipublikasikan. Namun, kami harus menyikapi hal ini. Karena ini menyangkut identitas kami rakyat Maluku. Jadi kami mohon, persoalan ini bisa disampaikan kepada kementerian terkait, apakah benar proyek LIN ini dihentikan atau tidak. Tetapi kami merasa jika informasi ini benar,” kata Lewerissa.
Anggota Komisi IV DPR Yohanis Fransiskus Lema mengaku kaget dan baru mengetahui jika proyek LIN di Maluku dihentikan.
“Kami baru mendengarkan dari teman-teman Komisi II DPRD Maluku. Di sini, kami berpikir bahwa LIN akan terus diperjuangkan. Masalah berhentinya proyek LIN ini akan kami tanyakan. Apalagi bapak/ibu dari DPRD Maluku yang mewakili rakyat sudah sampai ke sini,” kata Yohanis.
Dia menegaskan, masalah ini akan kembali ditanyakan kepada kementerian terkait. Menurut Yohanis, berbicara maritim dan kelautan, itu berada di Indonesia bagian timur.
Menurut Yohanis wilayah laut Indonesia bagian timur miliki hasil perikanan yang melimpah. Namun belum bisa mensejahterakan masyarakat di kawasan timur Indonesia.
“Kalau Presiden atau pemerintah itu sering berbicara soal poros maritim dunia, mestinya LIN di Maluku itu harus jadi. Kenapa? Karena itu ikonnya pembangunan maritim di Indonesia. Maluku 94 persen terdiri dari laut. Kalau Presiden berbicara soal go to the east atau membangun dari timur, mestinya sektor perikanan ini menjadi andalan,” tegas legislator Dapil NTT ini, Sabtu (11/2/2023).
Pemerintah Pusat telah mempersiapkan anggaran sebesar Rp1,1 triliun untuk proyek LIN yang akan dibagi kepada Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
“Kok Dihentikan? Yang kami tahu, ada anggaran Rp1,1 triliun untuk konsentrasi LIN dibagi di Maluku dan Maluku Utara. Kalau memang itu tidak ada, kami akan bersuara keras lagi nanti,” tegas Anggota Komisi IV DPR RI, Alien Mus.
DPR Dukung LIN Maluku
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Saadiah Uluputty menegaskan, jika proyek LIN tidak dibatalkan atau dihentikan. Namun konsep dan sistemnya yang diperkuat dan pendekatannya dengan kebijakan penangkapan ikan terukur.
“Jadi, sudah di lakukan focus group discussion, khusus untuk membahas LIN dan kebijakan penangkapan ikan terukur. Diskusi panjang, saling sanggah, interupsi dan memberikan masukan. Mudah-mudahan konsep yang disampaikan akan bagus juga dalam pelaksanaan,” katanya.