AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Hari ini masa jabatan empat penjabat kepala daerah di Maluku berakhir. Namun hingga detik ini Pemerintah Provinsi Maluku belum mengumumkan resmi nama-nama penjabat yang telah diputuskan tim penilai akhir (TPA) yang diketuai Presiden Joko Widodo.
Empat penjabat kepala daerah di Maluku berakhir masa jabatan pada 22 Mei 2023, yaitu Kota Ambon, kabupaten Seram Bagian Barat, Buru dan Kepulauan Tanimbar.
Meski telah mengantongi surat keputusan Mendagri tentang pengangkatan penjabat, entah mengapa Gubernur Maluku Murad Ismail tak kunjung menyampaikan ke publik. Bahkan gubernur hari ini dikabarkan telah berada di Jakarta.
SK Mendagri telah diterima Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku Boy Kaya di Jakarta dan diserahkan ke gubernur, pekan kemarin.
Hal itu diperkuat dengan keterangan dua penjabat kepala daerah yang disampaikan oleh gubernur tentang SK Mendagri. Dua penjabat kepala daerah itu kepada sentraltimur.com menjelaskan soal SK Mendagri, namun meminta pernyataannya off the record atau tidak diberitakan.
Anehnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Maluku Melkias Mozes Lohy pura-pura tidak tahu atau ketinggalan informasi soal SK penjabat.
“Oh beta belum tahu, kalau itu resmi dari kepala Biro Pemerintahan sudah menyampaikan hasil (SK Mendagri) kepada Pak gubernur. Sampai saat ini belum, semua kan dalam satu paket (empat penjabat) ya. Kalau katong (kita) dapat itu informasi resmi karena kewenangan mengurusnya itu ada di kepala Biro Pemerintahan. Informasi disampaikan kepada gubernur, baru (menunggu) arahan sekda, dan akan katong informasikan (ke wartawan),” kata Melkias, Senin (22/5/2023).
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan menyatakan SK Mendagri tentang penjabat kepala daerah sudah disampaikan ke masing-masing provinsi. “Begitu juga untuk Maluku sudah disampaikan kepada pemerintah provinsi,” kata Benny.
Tetapi juru bicara Kemendagri itu tidak menyebutkan nama-nama empat penjabat kepala daerah di Maluku. “(Nama-nama penjabat) saya belum terinformasi. Teman-teman media bisa tanyakan langsung ke pemerintah provinsi,” ujar Benni.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadali Ie untuk kesekian kalinya ditanya lagi-lagi bungkam. Sadali belum merespon panggilan telepon dan pesan whatsapp yang dilayangkan tentang nama-nama penjabat kepala daerah.
Pemprov Maluku Dikecam
Bungkamnya Pemprov Maluku soal nama-nama penjabat kepala daerah dikecam DPRD Maluku. Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku Anos Yermias menegaskan mestinya nama-nama penjabat segera diumumkan oleh Pemprov Maluku.