TIAKUR, SENTRALTIMUR.COM – Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfostaper) Kabupaten Maluku Barat Daya menggelar webinar nasional bertema Menangkal Disinformasi di Tahun Politik.
Gawe ini menghadapi Pemilu tahun 2024 mendatang karena MBD merupakan salah satu daerah yang masuk kategori sangat rentan dalam penyebaran informasi publik.
Ketua KPU Provinsi Maluku Syamsul Rifan Kubangun mengatakan, tahapan Pemilu serentak sudah dan akan berjalan hingga tahun 2024. Terkait isu disinformasi telah didapatkan salah satu kelompok yang rentan khususnya bagi pemilih pemula, serta masyarakat yang tinggal di daerah yang minim sarana informasi dan komunikasi, daerah kepulauan serta daerah yang terisolir.
“Kabupaten MBD sebagai daerah perbatasan merupakan daerah yang masuk dalam kategori yang rentan. Karena itu perlu perhatian khusus dari semua pemangku kepentingan. Keterbatasan informasi, terutama jaringan internet juga akan mempengaruhi proses dan tahapan pemilu itu sendiri,” kata Rifan, Kamis (25/05/2023).
Dalam proses penyelenggaraan pemilu, disinformasi bisa saja mendegilitimasi penyelenggaraan pemilu, karena bisa saja menyerang proses pemilu bahkan kredibiltas penyelengara yang terjadi di level tertentu, misalnya KPPS, PPS, PPK maupun KPU.
“Masyarakat kita saat ini sangat mudah menerima dan menkonsumsi informasi yang bersifat hoax. Maraknya praktek jurnalisme yang tidak terkontrol di media sosial, ada juga masyarakat juga memproduksi konten dan informasi yang tidak benar bahkan sekarang masyakarat bisa melakukannya lewat HP yang digenggam,” jelasnya dikutip dari laman news.malukubaratdayakab.go.id.
Dia mencontohkan salah satu disinformasi yang menyebar pada Pemilu 2019 yang mengatakan bahwa surat suara tujuh kontainer telah tercoblos. Namun ternyata informasi itu tidak benar karena tahapan produksi surat suara belum dilakukan.
“Konten-konten seperti itu banyak diproduksi oleh orang yang tidak bertanggungjawab sehingga KPU telah mengantisipasi dengan membentuk akun resmi untuk mencounter informasi-informasi hoax tersebut,” kata Rifan.
Rifan mengapresiasi Pemkab MBD yang konsisten mendukung proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, salah satunya dengan menggelar webinar ini.
“Kami sangat mengapreasiasi kegiatan webinar hari ini, bahkan level provinsi dan kabupaten/kota lainnya di Maluku pun belum melakukan kegiatan seperti ini. Apalagi Kabupaten MBD yang diketahui memiliki banyak keterbatasan terutama sarana telekomunikasi dan jaringan internet,” pujinya.
Dia berharap, pemerintah dan semua stakeholder di MBD terus memberikan dukungan bagi KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan tahapan pemilu hingga tahun 2024.
Selain Rifan, webinar juga menghadirkan narasumber Direktur Pengelola Media Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo RI Nursodik Gunarjo, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol M. Rum Ohirat, dan Ketua Bawaslu Maluku Subair.
Lemahkan Ketahanan Nasional
Sementara itu, Bupati MBD Benyamin Thomas Noach mengingatkan semua pihak harus waspada terhadap fenomena post truth karena hoax politik dapat melemahkan ketahanan nasional bahkan dapat memecah belah NKRI sehingga mengganggu proses pembangunan.
“Seperti kita ketahui bersama, berita yang tidakbenar atau hoax yang banyak beredar melalui media internet merupakan fenomena sosial yang harus diwaspadai.