AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Komisi I DPRD Maluku apresiasi rencana Penjabat Bupati Maluku Tengah Muhamat Marasabessy membentuk Badan Penanganan Konflik (BPK).
Anggota Komisi I DPRD Maluku Michiel Tasaney berharap keberadaan BPK mampu mencegah konflik antarwarga negeri/desa bertetangga sejak dini. “Ide atau terobosan Pj Bupati Malteng membentuk BPK ini cukup positif karena merangkul setiap personel yang masuk kategori akar rumput. Sebab mereka dari beberapa desa di sejumlah kecamatan yang sering terlibat konflik,” kata Michiel di Ambon, Kamis (27/4/2023).
Menurutnya kalangan akar rumput yang berasal dari para pemuda atau tokoh masyarakat dan tokoh agama ini bisa diajak atau dirangkul oleh pemerintah daerah untuk membantu mencegah konflik secara terbuka di saat persoalan awal mulai mencuat. ”Tentu ide dan terobosan Pj Bupati Malteng kami sangat apresiasi karena bisa menimalisir konflik antarwarga di Malteng,” ujar politisi Partai Golkar ini.
Jika berbagai komponen masyarakat difasilitasi dan dilibatkan Pemda, kebijakan ini membuat warga merasakan perhatian serius pemerintah yang tidak menghendaki adanya konflik yang menyebabkan kerusakan material maupun korban jiwa serta menghambat pembangunan di desa atau negeri.
Sebagaimana diketahui, banyak daerah di Pulau Seram, Pulau Haruku, Saparua yang merupakan wilayah Malteng kerap terjadi konflik sosial sehingga menimbulkan gangguan Kamtibmas yang sangat meresahkan.
Kondisi ini bisa terlihat di Tamilouw, sejumlah negeri di Leihitu, Dusun Ori, Negeri Pelauw dan Kariu hingga di kawasan Leihitu yang berada di Pulau Ambon.
Pemkab Malteng saat ini masih mencari format yang tepat untuk merealisasikan program pembentukan BPK secepatnya. Tujuannya untuk dapat menghindari timbulnya konflik antara sesama warga dari desa atau negeri bertetangga.
Setiap unsur yang terlibat dalam BPK ini direkrut setiap warga baik yang biasanya terlibat langsung saat terjadi konflik maupun yang tidak terlibat. (ADI)