MASOHI, SENTRALTIMUR.COM – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah bersama 15 pemerintah daerah menandatangani kerjasama pemanfaatan sertifikat elektronik dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Penandatanganan kerjasama di Kantor BSSN di Jakarta, Rabu (17/5/2023). Penjabat Bupati Maluku Tengah Muhamat Marasabessy mewakili belasan pimpinan daerah didaulat menyampaikan sambutan. ”Melalui kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terjalinnya kolaborasi yang berharga ini,” kata Marasabessy.
Menurutnya, penandatanganan kerjasama antara Pemda dan BSSN memberikan kesan kuat tentang solidaritas dan kolaborasi antara kedua entitas tersebut. ”Ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak berkomitmen untuk bekerja sama dalam melindungi kepentingan keamanan siber dan informasi sensitif yang dimiliki oleh pemerintah daerah,” terangnya.
Kerjasama dengan BSSN mencerminkan kesan tentang tingkat profesionalitas dan keahlian yang tinggi dalam mengatasi tantangan keamanan siber. ”Penandatanganan kerjasama ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah serius dalam menghadapi ancaman siber dan telah memilih mitra yang kompeten untuk membantu melindungi sistem dan data mereka,” kata kepala Dinas PUPR Maluku ini.
Marasabessy mengatakan kerjasama ini ini juga memberikan kesan tentang pentingnya inovasi dan teknologi dalam menghadapi ancaman siber. “Kerjasama dengan BSSN menandakan pemerintah daerah memiliki fokus yang kuat pada penerapan teknologi canggih dan praktik terbaru dalam bidang keamanan siber,” jelasnya.
Melalui penandatanganan kerjasama ini, Pemda memberikan pesan yang jelas tentang pentingnya keamanan siber dalam dunia digital yang semakin kompleks. “Kami menyadari perlindungan terhadap data sensitif, infrastruktur teknologi, dan sistem pelayanan publik adalah prioritas utama. Kerjasama ini juga menegaskan bahwa kolaborasi antara sektor publik dan lembaga pemerintah adalah kunci dalam menghadapi ancaman keamanan siber,” kata Marasabessy.
Kerjasama ini juga mendorong pentingnya edukasi dan kesadaran keamanan di antara semua pemangku kepentingan. Pemda mengakui perlunya meningkatkan pemahaman tentang ancaman siber dan melibatkan masyarakat dalam upaya melindungi sistem dan data yang sensitif.
”Ini merupakan sejarah baru untuk kami dalam menjalankan pemerintahan yang lebih baik. Terintegrasi dan akuntabel melalui pelaksanaan sistim pemerintahan berbasis elektronik dan pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah,” jelasnya.
Apalagi wilayah mereka merupakan daerah kepulauan yang jarak tempuh sangat memakan waktu dan memakan biaya. ”Tranformasi digital sangat kita harapkan dan dibutuhkan untuk menjangkau serta mempercepat dan mempersingkat kegiatan pelayanan pemerintah untuk masyarakat terutama pelayanan publik,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Utama BSSN Y.B. Susilo Wibowo mengatakanm melalui kerja sama ini dapat memberikan dukungan yang optimal, khususnya dalam pelindungan data dan informasi milik masing-masing Pemda dalam rangka percepatan transformasi digital dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).