AMBON, SENTRALTIMUR.COM – DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD tahun anggaran 2022, Selasa (4/7/2023).
Rapat berlangsung alot diwarnai perdebatan dan hujan interupsi dari sejumlah anggota DPRD Maluku. Pemicunya ketidakhadiran Gubernur Maluku Murad Ismail pada rapat tersebut. Dia diwakili Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun dihadiri Sekda Maluku Sadali Ie, Forkopimda dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku.
Sebanyak 9 orang anggota DPRD mengajukan interupsi dan 6 orang menolak serta 3 orang meminta rapat paripurna tetap dilanjutkan. Kehadiran gubernur pada rapat paripurna LPS pelaksanaan APBD 2022 di DPRD Maluku dianggap sangat penting.
Fraksi Hanura melalui Edison Sarimanela menyatakan kekecewaannya terhadap absennya gubernur. “Masa jabatan kita sudah hampir selesai, lembaga DPRD harus dihormati, kita minta sejajar dalam penempatan. Dari awal masa jabatan gubernur sampai jelang akhir masa jabatan masih terus diwakilkan wakil gubernur,” tegasnya.
Dia meminta rapat paripurna di skor hingga DPRD menghadirkan gubernur.
Richard Rahakbauw mewakili Fraksi Golkar mengecam ketidakhadiran Murad selama menjabat gubernur Maluku. “Selama menjabat, gubernur hanya datang pada saat melantik pimpinan DPRD dan hanya ada pada saat HUT Provinsi Maluku. (Kehadirannya) bisa dihitung dengan jari,” ujar mantan wakil ketua DPRD Maluku ini.
Cibiran gubernur terhadap Benhur yang dianggap belum layak menjadi ketua DPRD Maluku juga dikecam Richard. “Pernyataan gubernur menciderai DPRD, lembaga ini telah dilecehkan. Jika kami balikan narasi tersebut, saudara Gubernur tidak pernah hadir dan tidak pantas menjadi gubernur, (bagaimana pendapat publik),” tegas Richard.
Ancam Walk Out
Fraksi Partai Golkar mengancam walk out apabila LPJ APBD 2022 gubernur Maluku tetap dilanjutkan tanpa kehadiran gubernur.
Interupsi juga datang dari Halimun Saulatu, Fraksi Demokrat. ”Gubernur sering tidak menghadiri rapat paripurna di DPRD. Tidak mengindahkan lembaga yang terhormat ini. Kita minta rapat paripurna ini ditunda,” tegasnya.
Gubernur dianggap tidak pantas menilai Benhur belum layak menjadi ketua DPRD Maluku. ”Ini bukan pribadi Benhur Watubun. Ini soal Ketua DPRD Provinsi Maluku. Ini soal kredibilitas lembaga ini,” tegas politisi Partai Demokrat ini.
Interupsi berlanjut dari fraksi PKS. Fauzan Alkatiry menegaskan gubernur tidak menghargai DPRD Maluku. “Kita berapa kali undang tapi tidak direspon (gubernur). Saya minta rapat paripurna ini ditunda sebelum ada penjelasan resmi,” tegasnya.