AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno menghadiri rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.
Kehadirannya mewakili Gubernur Maluku Murad Ismail yang berhalangan hadir. Rapat berlangsung di gedung DPRD Maluku, kota Ambon Selasa (4/7/2023).
Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun membuka rapat yang juga dihadiri Sekda Maluku Sadali Ie, Forkopimda dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku.
Barnabas yang berada di depan mimbar untuk menyampaikan pidato tak mampu menahan kekesalannya. Dia menyemprot sejumlah pimpinan SKPD sebelum menyampaikan pidato tertulis gubernur.
Kekesalan mantan bupati Maluku Barat Daya ini bukan tanpa sebab. Dia kecewa rapat paripurna hanya dihadiri sejumlah pimpinan SKPD. Sisanya memilih tidak menghadiri rapat dan hanya diwaliki.
Karena itu, Barnabas mewanti-wanti pimpinan SKPD sehubungan dinamika yang terjadi di rapat paripurna tersebut. ”Coba perhatikan banyak pimpinan SKPD tidak menghadiri rapat paripurna. Jangan (karena) saya hadir sebagai wakil gubernur, pimpinan SKPD tidak hadir. Aparat penegak hukum harus melihat ini,” katanya.
Barnabas mencontohkan SKPD “basah”, di mana pimpinan SKPD tersebut malas menghadiri undangan rapat paripurna DPRD Maluku. Salah satunya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, Insun Sangadji.
”Saya perhatikan kepala Dinas Pendidikan tidak pernah hadir. Jangan kira saya tidak tandatangan SK lalu semaunnya saja. Saya bisa gunakan kewenangan saya sebagai wakil gubernur,” tegas Barnabas.
DPRD Kecam Gubernur
Setelah menyemprot sejumlah pimpinan OPD, Barnabas menyampaikan pidato dalam rapat tersebut.
Rapat paripurna penyampaian Renperda LPJ Pelaksanaan APBD 2022 diwarnai interupsi dan ancaman walk out sejumlah anggota DPRD Maluku.