AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Gubernur Maluku Murad Ismail tidak menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, Selasa (4/7/2023).
Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno hadir mewakili Murad pada rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD tahun anggaran 2022.
Barnabas menjelaskan ketidakhadiran mantan Dankor Brimob Polri itu menjawab pertanyaan anggota DPRD Maluku.
Dia mengungkapkan Gubernur Murad berada di luar daerah memenuhi undangan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. “Beliau saat ini tengah berada di Jakarta. Atas nama beliau saya minta maaf,” ujar mantan bupati Maluku Barat Daya.
Namun Barnabas tidak menjelaskan agenda pertemuan Murad dengan ketua MPR. Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie juga tidak menjawab pesan whatsapp sentraltimur.com Selasa malam saat ditanya apakah keberadaan Murad di Jakarta untuk menghadiri pernikahan putri Ketua MPR Bambang Soesatyo.
Murad berada di Jakarta bertepatan dengan pernikahan putri Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu. Putri ketujuhnya Debby Pramestya dipersunting Nurul Farouq Fadillah.
Akad dan resepsi pernikahan yang dihadiri banyak tokoh, pejabat negara, politisi hingga ketua umum partai politik digelar di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (2/7/2023).
Ketidakhadiran Murad di rapat paripurna penyampaian Ranperda LPJ APBD 2022 menuai kecaman sejumlah anggota DPRD Maluku. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun dihadiri Sekda Maluku Sadali Ie, Forkopimda dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku.
Hujan interupsi dan ancaman walk out hingga akhirnya di-skor buntut absennya Gubernur Murad mewarnai rapat tersebut.
Kecam Gubernur
Fraksi Hanura melalui Edison Sarimanela menyatakan kekecewaannya terhadap absennya gubernur. Dia meminta rapat paripurna di skor hingga DPRD menghadirkan gubernur.
“Masa jabatan kita sudah hampir selesai, lembaga DPRD harus dihormati, kita minta sejajar dalam penempatan. Dari awal masa jabatan gubernur sampai jelang akhir masa jabatan masih terus diwakilkan wakil gubernur,” tegas anggota Komisi I ini.
Richard Rahakbauw mewakili Fraksi Golkar mengecam ketidakhadiran Murad para rapat paripurna selama menjabat Gubernur Maluku. “Selama menjabat, gubernur hanya datang pada saat melantik pimpinan DPRD dan hanya ada pada saat HUT Provinsi Maluku. (Kehadirannya) bisa dihitung dengan jari,” ujar mantan wakil ketua DPRD Maluku ini.
Cibiran gubernur terhadap Benhur yang dianggap belum layak menjadi ketua DPRD Maluku juga dikecam Richard. “Pernyataan gubernur menciderai DPRD, lembaga ini telah dilecehkan. Jika kami balikan narasi tersebut, saudara Gubernur tidak pernah hadir dan tidak pantas menjadi gubernur, (bagaimana pendapat publik),” tegas ketua Komisi III ini.
Fraksi Partai Golkar mengancam walk out apabila LPJ APBD 2022 gubernur Maluku tetap dilanjutkan tanpa kehadiran gubernur.
Interupsi juga datang dari Halimun Saulatu, Fraksi Demokrat. ”Gubernur sering tidak menghadiri rapat paripurna di DPRD. Tidak mengindahkan lembaga yang terhormat ini. Kita minta rapat paripurna ini ditunda,” tegasnya.
Gubernur dianggap tidak pantas menilai Benhur belum layak menjadi ketua DPRD Maluku. ”Ini bukan pribadi Benhur Watubun. Ini soal Ketua DPRD Provinsi Maluku. Ini soal kredibilitas lembaga ini,” geram politisi Partai Demokrat ini.