TIAKUR, SENTRALTIMUR.COM – Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) RI akan menggelar rapat pemantauan evaluasi pembangunan infrastruktur fisik perbatasan dan tindaklanjut pasca pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Rapat akan digelar di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/6/2023), melibatkan kementerian/lembaga dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemkab MBD.
Pertama, membahas evaluasi dan tindaklanjut pasca Gerbangdutas tahun 2023, kedua, pokok-pokok permasalahan yang dihadapi serta usulan solusi pemecahan masalah, dan ketiga, penyusunan rekomendasi.
Kementerian/lembaga yang dihadirkan BNPP antara lain Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementeroian Desa PDTT dan Kementerian Kominfo.
Rapat sebagai wujud tindak lanjut program percepatan pengembangan infrastruktur konektifitas, pengembangan infrastruktur sosial dasar serta efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah kawasan perbatasan.
Usulan program pembangunan kawasan perbatasan di MBD diakomodir dalam dokumen proposal yang diserahkan Bupati MBD Benyamin Thomas Noach kepada Menko Polhukam Mahfud MD sebagai ketua pengarah BNPP.
Adapun usulan kebutuhan pengembangan infrastruktur yang akan dibahas antara lain, pemekaran dusun menjadi desa. Bertujuan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas layanan publik serta meningkatnya daya saing desa. Pembangunan baru depo BBM, sarana dan prasarana Puskesmas dan rumah sakit. Berikut pembangunan jalan, embung, SPAM, IPLT dan rumah susun, rumah layak huni, rumah aman, rumah logistik.
Percepat Pembangunan Infrastruktur
Kemudian pengembangan daya tarik wisata, pengembangan ekowisata, perhubungan laut, darat dan udara, pengembangan sektor kelautan dan perikanan, rumah produksi tenun ikat, pembangunan rumah kemasan, sarana prasarana PAUD, SD dan SMP.