AMBON, SENTRALTIMUR.COM – LSI Denny JA merilis hasil survei elektabilitas nama-nama calon penantang petahana Murad Ismail pada Pilkada Gubernur Maluku tahun 2024.
Hasil survei menunjukkan elektabilitas Jeffry Apoly Rahawarin (JAR) moncer, melampaui Gubernur Maluku Murad Ismail (MI) menjelang setahun (15 bulan) gelaran Pilkada 2024. Elektabilitas mantan Pangdam Pattimura itu juga melewati petahana Wakil Gubernur Barnabas Nathaniel Orno (BNO).
Elektabilitas JAR mencapai 18.7 %, disusul MI 18.4 %, dan BNO 8.9 %. “Hanya Jeffry dan Murad yang elektabilitasnya diatas 15 % dan jarak elektabilitasnya jauh dibandingkan dengan nama-nama cagub lainnya,” kata Peniliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby dalam surveinya, Jumat (25/8/2023).
Survei LSI Denny JA dilakukan pada tanggal 13 Juni -1 Juli 2023. Metodologi survei multi stage random sampling. Pengumpulan data melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner kepada 800 responden di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Margin of error survei sebesar 3.5 %.
Berdasarkan survei data Juli 2023, pertarungan Pilkada Maluku per hari ini hanyalah pertarungan head to head antara petahana MI dan pendatang baru JAR. Angka elektabilitas kedua tokoh ini hanya berbeda dalam margin of error survei.
Secara teori dan pengalaman, tentunya Jefrry lebih diuntungkan dengan statusnya sebagai challenger (penantang). Sebaliknya sebagai petahana, MI dalam posisi yang lebih sulit. Mantan Dankor Brimob Polri itu seharusnya memiliki elektabilitas yang tinggi. Namun 15 bulan jelang Pilkada Maluku pada November 2024 elektabilitas MI kalah dari JAR sebagai penantang.
“Ini mengindikasikan bahwa publik Maluku tak menginginkan kepemimpinan saat ini berlanjut. Mereka ingin perubahan dan pergantian kepemimpinan,” ujar Adjie.
Dari 18 nama yang diuji dalam survei, ada 16 nama yang bisa dikategorikan sebagai penantang (dua nama lainnya adalah petahana MI dan BNO). Namun dari 16 nama tersebut, selain JAR tak ada cagub yang signifikan secara elektabilitas. “Elektabilitas tokoh-tokoh tersebut rata-rata hanya dibawah 10 %. Meskipun sejumlah nama-nama tersebut adalah kepala daerah dan mantan kepala daerah di Maluku, namun elektabilitasnya tak signifikan,” katanya.
LSI Denny JA telah tiga kali melakukan survei pemetaan pemilih di Maluku. Pada November 2021 dan Agustus 2022, survei menemukan bahwa MI masih menempati peringkat pertama elektabilitas dari semua tokoh yang diuji. Namun dari dua tahun lalu, MI bukanlah petahana yang kokoh dukungannya. Karena sejak 2021 elektabilitas MI sudah dibawah 25 %.
Pada November 2021, elektabilitas MI sebesar 21.4 %, dan pada Agustus 2022 hanya 22.5 %. “Dan kini pada Juli 2023, elektabilitas MI 18.4 %. Elektabilitas MI stagnan dan cenderung turun. Harusnya sebagai petahana, idealnya elektabilitasnya diatas 50%,” ujar Adjie.
JAR sebagai penantang kuat MI saat ini menunjukan tren elektabilitas yang positif. Pada November 2021, elektabilitas JAR hanya sebesar 5.2 %, kemudian naik menjadi 10.2 % pada Agustus 2022, dan naik signifikan menjadi 18.7 % pada Juli 2023.
Petahana Wagub BNO justru menunjukan tren yang negatif. Pada November 2021 elektabilitas Barnabas di posisi kedua dengan angka sebesar 14.1 %, kemudian turun menjadi 10.9 % pada Agustus 2022 (masih posisi kedua), dan saat ini turun lagi menjadi 8.9 % pada Juli 2023 (posisi ketiga).
Isu Ekonomi
Selain mengenai elektabilitas Cagub, survei LSI Denny JA pada Juli 2023 juga menunjukan bahwa isu ekonomi menjadi isu penting masyarakat Maluku saat ini. Sebesar 63.6 % menyatakan bahwa masalah ekonomi adalah masalah paling penting di Maluku. Di susul masalah pelayanan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan sebesar 13.2 %, dan masalah infrastruktur sebesar 8.9 %. Ada sejumlah masalah lainnya yang juga dianggap penting, namun angkanya dibawah 5 %.
“Mayoritas masyarakat menyatakan masalah ekonomi adalah masalah prioritas di provinsi Maluku,” tukasnya.
LSI Denny JA menemukan empat alasan rendahnya elektabilitas Murad. Pertama: Kepuasaan terhadap kinerja Gubernur dan wakil gubernur dibawah 50 %. Mereka yang menyatakan puas terhadap kinerja Murad sebagai Gubernur hanya sebesar 40.7 %. Sebaliknya mereka yang menyatakan tak puas atas kinerja Murad sebagai gubernur sebesar 50.3 %.
Kedua, Murad dinilai gagal menjalankan tugasnya sebagai gubernur. Mereka yang menyatakan Murad berhasil sebagai gubernur sebesar 41.8 %, sementara mereka yang menyatakan Murad gagal sebagai gubernur sebesar 48.4 %.
Ketiga, Mayoritas tak ingin Murad menjadi gubernur lagi. Mereka yang menyatakan berkeinginan Murad menjadi gubernur lagi hanya sebesar 20.5 %. Sementara mereka yang menyatakan tak menginginkannya menjadi gubernur lagi sebesar 53.6 %. Keempat, Gubernur paling disalahkan atas status Maluku sebagai provinsi termiskin ke-4 (keempat) di Indonesia. Mereka yang tahu bahwa Maluku adalah provinsi termiskin keempat di Indonesia belum mayoritas. Hanya sebesar 35.2 % publik Maluku yang tahu.