banner 728x250

BNPP Evaluasi Capaian Infrastruktur, Ini Tantangan dan Komitmen Sejumlah Kementerian

  • Bagikan
EVALUASI CAPAIAN
Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP, Jeffry Apoly Rahawarin. (FOTO: ISTIMEWA)
banner 468x60

JAKARTA, SENTRALTIMUR.COM – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar rapat monitoring, evaluasi, dan laporan capaian pembangunan bidang sarpras jalan/jembatan, transportasi, kelistrikan, telekomunikasi, dan transportasi desa.

BNPP yang dikepalai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu menggelar rapat di Hotel Luminor Pecenongan, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2023). 

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, BNPP, Jeffry Apoly Rahawarin menyatakan rapat tersebut membahas sejumlah aspek krusial terkait pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan.

“Rapat ini menjadi forum penting untuk membahas alokasi anggaran pembangunan wilayah perbatasan negara dan kawasan perbatasan tahun 2023,” kata keterangan pers Humas BNPP.

Anggaran tersebut mencapai Rp7.717.285.968.789, tersebar di 29 kementerian/lembaga, 15 provinsi, dan 54 kabupaten/kota.

Jeffry menekankan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaporan realisasi anggaran. Dia juga mencatat adanya kendala pada semester I akibat dampak pandemi Covid-19 yang memengaruhi kemampuan fiscal.

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk PBWN-KP tahun 2020-2024. Dalam konteks ini, Jeffry menjelaskan hanya satu tahun anggaran tersisa pada tahun 2024 untuk menjalankan semua program kegiatan.

“Dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, keterbukaan dan akuntabilitas merupakan kunci utama. Sayangnya, ada kendala diakibatkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang memengaruhi kemampuan fiskal,” ujar mantan Pangdam XVI/Pattimura ini.

Sementara itu, Chandra Apriyanto, perwakilan dari Kementerian Perhubungan, memberikan perspektif dari sektor transportasi. Dia mengungkapkan penurunan total alokasi anggaran Kementerian Perhubungan dari Rp579.945.770.825 menjadi Rp 66.813.848.000. Meskipun terjadi penurunan, realisasi anggaran triwulan 3 mencapai 57,32 persen.

Namun, Chandra menyoroti kendala teknis yang dihadapi, terutama berkaitan dengan kontrak BTS last mile 4G lokasi eksisting. “Pelaksanaan proyek tetap berjalan, namun tantangan hukum masih harus diatasi,” ujarnya.

Sedangkan Dewi Sartika Sari dari Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan gambaran capaian pembangunan base transceiver station (BTS) di kawasan perbatasan tahun anggaran 2023 hingga bulan Juni. 

Sebanyak 196 BTS telah dibangun, dengan 95 BTS sudah on air dan 38 BTS dalam proses pembangunan. Namun, Dewi mengakui adanya kendala teknis, termasuk masalah aset lahan dan penetapan lokasi. “Kami terus berupaya mengatasi kendala teknis ini demi kelancaran pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah perbatasan,” ungkap Dewi.

Narasumber lainnya, Fany Dewi Rubiyanti, dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) menuturkan kendala yang dialami dalam pembangunan infrastruktur, termasuk permasalahan pada peralatan yang sedang dalam perbaikan dan kerusakan jembatan. 

“Kami berkomitmen untuk menyelesaikan kendala-kendala ini agar pembangunan di wilayah perbatasan dapat berjalan lancar,” kata Fany.

Perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dedi Afriyanto, memberikan gambaran capaian, khususnya pada kegiatan ketenagalistrikan. Program kegiatan energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) telah mencapai realisasi pada beberapa daerah.

Terakhir, Zainal Achmad dari Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Dia menyampaikan data perihal keuangan daerah. “Dari total anggaran Rp18,2 triliun untuk 54 kabupaten/kota baru sekitar Rp5,6 triliun yang terealisasi per 20 Oktober, mencapai 31,04 persen,” sebutnya.

Rapat evaluasi ini menjadi momen refleksi untuk mengevaluasi kemajuan dan tantangan dalam pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan. 

Dari alokasi anggaran hingga kendala teknis, berbagai sektor terlibat dalam upaya memajukan daerah-daerah strategis ini. 

Pentingnya sinergi antarlembaga dan penanganan cepat terhadap kendala teknis di lapangan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di kawasan perbatasan. (CAL)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News

  • Bagikan