AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Penjabat Bupati Maluku Tengah menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan kepala daerah se-Provinsi Maluku.
Rakor berlangsung di kantor Gubernur Maluku, kota Ambon, Kamis (11/1/2024). Tito menyampaikan sejumlah hal dalam rapat tersebut. Diantaranya terkait dengan penyerapan APBD, evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah, pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hingga netralitas ASN dan pejabat negara dalam Pemilu 2024.
Tito menyebutkan Maluku menjadi provinsi terbaik se-Indonesia Timur dalam hal hibah pelaksanaan Pilkada 2024. Dia berterima kasih kepada gubernur dan bupati/wali kota se-Maluku yang telah menyelesaikan naskah perjanjian dana hibah. Bahkan sebagian telah menyerahkan anggarannya kepada KPU dan Bawaslu. “Saya optimis Pilkada di Maluku dapat terlaksana dengan tertib karena siap dari segi anggaran,” kata mantan Kapolri ini.
Mendagri Tito memuji pertumbuhan ekonomi Maluku triwulan III 2023. Ekonomi Maluku tumbuh hingga 5,69 persen menempatkan provinsi Maluku menduduki peringkat kelima. Menurut Tito capaian itu menunjukkan kinerja yang baik dari pemerintah provinsi berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota di Maluku.
Masalah inflasi menjadi prioritas, karena merupakan bagian krusial dari sistem global yang banyak mengalami gangguan pasca pandemi Covid-19. “Kita tahu saat pandemi Covid-19 terjadi perubahan pola demand yang menurun, sehingga berpengaruh pada supply dunia,” katanya.
Terlepas dari itu, Tito mengatakan pascapandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi Indonesia dikategorikan cukup baik menempati peringkat 49 dari 185 negara dengan persentase 4,94 persen.
Gubernur Maluku Murad Ismail menjelaskan perkembangan pembangunan Provinsi Maluku. DIa bilang pertumbuhan ekonomi Maluku di triwulan III 2023 tumbuh 5,69 persen year on year lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan yang sama sebesar 4,94 persen year on year.
Sementara inflasi Maluku pada tahun 2023 sebesar 2,81 persen, jauh lebih rendah dari inflasi tahunan Maluku tahun 2022 sebesar 6,28 persen. Murad menjelaskan keberhasilan yang dicapai melalui langkah penanganan inflasi, antara lain gelar pangan murah atau pasar murah, aktif melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi, melakukan kerja sama antardaerah, pemantauan harga dan stok pangan.
“Pemprov Maluku juga menjaga jalur distribusi dari sentra produksi ke pasar-pasar tradisional, memprioritaskan bongkar muat bahan pokok di pelabuhan,” kata Murad. (ANO)
Ikuti berita sentraltimur.com di Google News