AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Maluku tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Maluku tahun 2025.
Kegiatan dihadiri kepala daerah dan penjabat kepala daerah 11 kabupaten/kota dan pimpinan OPD terkait, Rabu (17/4/2024).
Gubernur Maluku Murad Ismail mengatakan Musrenbang ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena menjadi wadah untuk merumuskan arah pembangunan jangka panjang 20 tahun ke depan, bersama dengan rencana pembangunan Maluku tahun 2025.
“Musrenbang kali ini bernilai penting dan strategis karena tahun 2025 merupakan tahun berakhirnya periode perencanaan 20 tahun sebelumnya yang tertuang dalam RPJPD tahun 2005 dan merupakan tahun pertama RPJPD 2025 – 2045,” terangnya.
Pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005 – 2025, khususnya pada periode lima tahun 2019 – 2024, terjadi kemajuan pembangunan yang signifikan meski Maluku dihadapkan dengan berbagai krisis, seperti gempa bumi di akhir 2019, dan Covid-19 di tahun 2020 – 2021.
Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Thomas Noach hadir bersama Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembanguan Daerah Penelitian dan Pengembangan Agusthinus Tenlima, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Yosua D. D. Philippus, Kepala Dinas Kelautan Perikanan, Herdy D. Ubro dan Kepala Dinas PUPR Eduard Davidsz.
Kegiatan menghadirkan narasumber dari Bappenas dan Kemendagri serta pimpinan lembaga vertikal lingkup Provinsi Maluku.
Bupati Noach menyampaikan Musrebang ini bertujuan merangkumkan masukan atau rancangan RKPD dan melihat sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah daerah dan provinsi.
Dia mengatakan, sebagai sarana mendengar aspirasi, penting disampaikan berbagai kebutuhan pembangunan daerah yang harus disuarakan dan diperjuangkan. Terutama sarana infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan Pemprov Maluku, sehingga dianalisa dan dipertimbangkan untuk dilaksanakan pada 2025 mendatang.
“Musrenbang ini akan menghasilkan kesepakatan RKPD yang akan menjadi acuan dalam penyusunan program kegiatan tahun 2025. Kami berharap, khusus MBD terdapat beberapa usulan program kegiatan strategis dan penting untuk dilaksanakan terutama pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi,” harap Noach. (MBD)
Ikuti berita sentraltimur.com di Google News