banner 728x250

DPRD DKI Jakarta Kunjungi DPRD Maluku, Pelajari Ini

  • Bagikan
DPRD MALUKU
Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku, Anos Yeremias. (ISTIMEWA)
banner 468x60

AMBON, SENTRALTIMUR.COM – DPRD Provinsi Maluku menerima kunjungan kerja DPRD DKI Jakarta. Kunker ini merupakan tindak lanjut agenda yang sudah ditetapkan Badan Anggaran (Banggar) maupun Badan Musyawarah.

Agenda kunjungan tersebut dalam rangka membahas agenda kerja sekaligus mendapat informasi tentang proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bersama DPRD Maluku.

“Mereka datang untuk meminta informasi sekaligus berdiskusi tentang pembahasan anggaran di DPRD Maluku dalam mengurus rakyat Maluku,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku, Anos Yeremias di sela-sela kunjungan tersebut, Jumat (12/7/2024).

Pertemuan bersama perwakilan anggota DPRD DKI, Anos menjelaskan proses Pembangunan di Maluku terkendala emampuan keuangan daerah. Hal ini jauh berbeda dibandingkan dengan luas wilayah Maluku yang berciri kepulauan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat juga tergolong kecil, hanya berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Itupun dibagi hasilnya ke kabupaten/kota.

Keuangan daerah yang kecil tidak mampu untuk membiayai seluruh program dan kegiatan di Maluku. Bahkan sampai hari ini, intervensi program dan kegiatan dari pemerintah pusat melalui APBN masih sangat terbatas.

Terbukti masih banyak infrastruktur seperti jalan dan jembatan, belum dirasakan sepenuhnya, terkhususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Maluku sementara berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja, dikarenakan banyak infrastruktur penunjang ekonomi rusak akibat cuaca ekstrem.

“Banyak infrastruktur penunjang ekonomi rusak, banyak jalan yang longsor, banyak jembatan yang patah, demikian juga beberapa kecamatan terisolir bukan karena belum ada akses, ada akses tetapi putus, sehingga dibutuhkan anggaran yang cukup. Kedepan diharapkan pemerintah mestinya jeli melihat ini,” ujar Anos.

Anos berharap melalui pertemuan Bersama DKI Jakarta membawa dampak positif, dalam hal keuangan daerah maupun pembangunan di Maluku.

“DKI juga dengan masalah yang kompleks, tetapi karena kekuatan anggaran mereka begitu besar, sanggup dan mampu membiayai setiap program untuk kepentingan rakyat di DKI. Dari hal itu ada saling tukar menukar informasi, sehingga apa yang menjadi kendala Maluku dapat teratasi,” ujar Anos. (ANO)

Ikuti berita sentraltimur.com di Google News

  • Bagikan