AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Provinsi Maluku memasuki usia ke-79, Senin (19/8/2024). Itu berarti usia Maluku masuk kategori tidak muda lagi karena sudah uzur.
Namun, proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah ini belum merata. Bahkan, sebagian besar masyarakatnya masih hidup dibawah garis kemiskinan. Padahal, potensi sumber daya alam Maluku begitu melimpah.
Namun mirisnya, sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dijanjikan Pemerintah pusat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo tak kunjung direalisasikan.
Padahal Maluku merupakan salah satu provinsi yang ikut memerdekakan negara ini yang mesti diperhatikan atau diutamakan dalam sentuhan pembangunan.
Atas dasar itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku Michiel Tasaney berharap penambahan usia provinsi Maluku mesti menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Jangan hanya seremonial atau euforia. Tapi, perayaan HUT Provinsi Maluku mesti menjadi perhatian serius bersama agar sejumlah PSN yang belum direleasasikan pemerintah pusat kembali diperjuangkan. Itu yang utama,” kata Tasaney, Sabtu (17/8/2024).
Dia mencontohkan perjuangan provinsi kepulauan, Lumbung Ikan Nasional (LIN), Ambon New Port (ANP)dan sejumlah PSN lainnya yang belum terealisasi. “LIN dan ANP ini saling berkaitan. Janji pemerintah pusat terkait potensi kekayaan perikanan dan keluatan kita yang luar biasa yang mesti dikelola dengan baik,” ujar politisi Golkar ini.
Padahal ANP hampir direalisasikan di Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. “Kalau ANP dibangun sangat mendukung LIN yang menyerap ribuan tenaga kerja. Tapi, tidak tahu tiba-tiba dibatalkan,” ujar Tasaney.
Tak hanya itu, dia berharap gubernur dan wakil gubernur Maluku periode 2024-2029 fokus memperjuangkan realisaai PSN. “Saat ini pemerintahan transisi. Ke depan kita harap sejumlah PSN direalisasikan agar menyerap tenaga kerja dan meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujar dia.
Ikuti berita sentraltimur.com di Google News