AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Ketua Sementara DPRD Maluku Benhur George Watubun meminta Bawaslu menindak tegas ASN terlibat politik praktis di Pilkada serentak 2024.
Menurutnya, akhir-akhir ini banyak informasi dugaan keberpihakan ASN ke pasangan calon gubernur dan wakil gubenur Maluku tertentu. Hal ini harus diusut tuntas agar tidak jadi polemik di tengah maasyarakat.
“Kami minta Bawaslu mengusut dugaan ketidaknetralan ASN dalam Pilkada dan jika terbukti harus ditindak tegas,” kata Benhur, Sabtu (5/10/2024).
Menurutnya Bawaslu diberikan perangkat hukum, harus digunakan untuk memastikan tidak ada ASN yang terlibat politik praktis sebagaimana diberitakan media akhir-akhir ini.
ASN memiliki hak politik tetapi dilarang menggunakan jabatan untuk memobilisasi pemilih memenangkan Paslon gubernur-wagub tertentu di Pilgub Maluku.
Benhur mengingatkan ASN memberikan pendidikan politik kepada Masyarakat, sebab Pilkada menentukan nasib Maluku lima tahun ke depan. “ASN memiliki tanggung jawab menjaga wibawa pemerintah, maka jangan ada yang terlibat dalam kepentingan politik sesaat,” tegas Benhur.
Dia berharap jajaran Bawaslu aktif mengawasi ASN agar tidak terindikasi terlibat politik praktis, dukung mendukung di Pilkada, namun sebaliknya memilih dengan hati nurani.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Maluku Subair mengatakan pihaknya telah melakukan penelusuran terkait sejumlah pimpinan OPD dan ASN yang diduga berpihak mendukung paslon tertentu di Pilkada Maluku.
Penilaian akan dilakukan dengan menghubungkan fakta-fakta hasil penelusuran, merujuk pada undang-undang yang mengatur soal itu. “Kita tidak melakukan klarifikasi sebenarnya, hanya memastikan fakta bahwa kejadian sebagaimana yang dipublikasi di media. Ada mekanisme penelusuran baku yang dipedomani oleh Bawaslu,” ujar Subair kepada sentraltimur.com.
Setelah penelusuran akan dilakukan kajian apakah terdapat dugaan pelanggaran pemilihan. “Jika ada, karena itu dugaannya adalah pelanggaran netralitas ASN maka akan diteruskan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara),” katanya.
Subair mengatakan, Koordinator Divisi Penindakan Data dan Informasi Bawaslu Maluku, Astuti Usman telah melakukan penelusuran terkait dugaan keterlibatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku, Husein.
Pjs Bupati Buru Selatan ini melakukan pertemuan dengan sejumlah kepala sekolah SMA dan SMK di salah satu rumah makan di kawasan Wayame, Ambon, beberapa waktu lalu. “Tim penelusuran Bawaslu Maluku telah mendatangi kepala sekolah yang hadir dalam pertemuan itu dan dimintai klarifikasi,” ujar Subair.
Sebelumnya diberitakan, dalam pertemuan bersama sejumlah kepala sekolah dan guru, Husein menggalang dukungan untuk pasangan nomor urut 2, Murad Ismail dan Michael Wattimena di Pilgub Maluku 2024.
Mantan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku itu menggelar pertemuan dengan kepala sekolah (Kepsek) SMA Siwalima, Kepsek SMA 11, Kepsek SMA 13, Kepsek SMK 2 dan Kepsek SMK Negeri 7 Ambon.
Selain Husein, tiga pimpinan OPD Pemprov Maluku terindikasi menunjukkan keberpihakanya kepada pasangan Murad Ismail-Michael Wattimena.
Mereka turut campur atau cawe-cawe mendukung paslon yang identik dengan sebutan 2M yang merupakan akronim nama awal Murad dan Michael. Keterlibatan tiga pejabat eselon II Pemprov Maluku itu terungkap menjelang pendaftaran paslon Murad-Michael di KPU Maluku, Rabu (28/8/2024).
Sehari sebelum pendaftaran atau Selasa (27/8/2024) malam, tiga pimpinan OPD berada di kediaman Murad di bilangan Wailela, Ambon.
Keberadaaan mereka terungkap dari foto yang diterima sentraltimur.com. Dalam foto itu nampak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sandi Wattimena; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Melkias Lohy; dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Faradillah Attamimi.
Ketiganya duduk berada dalam satu meja bersama seorang ASN yang diduga salah satu kepala bidang pada Badan Pendapatan Daerah Maluku. Kala ketiganya asik ngobrol, Hadi Basalamah yang duduk di tempat berbeda berjalan mendekati mereka.
Hadi Basalamah adalah eks ketua Tim Gubernur untuk percepatan Pembangunan Maluku. Setelah Murad lengser dari jabatan gubernur pada 24 April 2024, Hadi Basalamah kini masuk dalam tim asistensi yang dibentuk Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie.
Melkias Mozes Lohy kini menduduki jabatan mentereng. Selain sebagai kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Maluku, Lohy adalah Penjabat Sementara Bupati Maluku Barat Daya. (ANO)
Ikuti berita sentraltimur.com di Google News