TIAKUR, SENTRALTIMUR.COM – Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menorehkan sejarah sebagai daerah pertama di Provinsi Maluku yang meluncurkan aplikasi e-BMD (elektronik Barang Milik Daerah) lengkap dengan teknologi barcode aset.
Launching resmi dilakukan Wakil Bupati MBD Agustinus L. Kilikily di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tiakur, Senin (15/9/2025).
Inovasi digital ini merupakan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Aplikasi e-BMD dilengkapi sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan aset untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Wakil Bupati Kilikily menegaskan, pengelolaan aset daerah bukan sekadar catatan neraca, melainkan sumber daya nyata penunjang pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Selama ini, pengelolaan aset di MBD masih menghadapi kendala pencatatan tidak lengkap, pemanfaatan kurang optimal, keterlambatan laporan, hingga temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Jika hal ini terus dibiarkan, aset yang seharusnya memberi manfaat bagi masyarakat justru akan menjadi beban pemerintah,” ujar Kilikily dalam sambutannya.
Aplikasi e-BMD dengan sistem barcode aset diharapkan memberikan empat manfaat utama. Pertama, transparansi dan akuntabilitas lebih baik karena setiap barang milik daerah terekam digital dan mudah ditelusuri. Kedua, efisiensi kerja dengan proses pencatatan cukup pemindaian barcode, bukan lagi manual.
Ketiga, keterpaduan data sehingga laporan aset disajikan lebih cepat dan tepat untuk pengambilan keputusan. Keempat, kepatuhan regulasi sesuai implementasi Permendagri 47/2021 tentang tata cara pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan penatausahaan barang milik daerah.
“Maluku Barat Daya merupakan kabupaten pertama di Provinsi Maluku yang siap menggunakan aplikasi e-BMD dalam rangka implementasi Permendagri 47 Tahun 2021,” tegas Kilikily.
Ia mengajak seluruh OPD memahami tata cara pengelolaan barang milik daerah sesuai aturan melalui SOP yang disosialisasikan. Ia juga berharap transformasi digital ini menjadi langkah awal menuju tata kelola pemerintahan transparan, akuntabel, dan modern.