AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Dugaan korupsi proyek pembangunan jalan lapen menjerat tiga pejabat Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Mereka resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) MBD, Kamis (12/11/2026).
Ketiga pejabat tersebut diduga terlibat dalam penyimpangan proyek pembangunan jalan lapen tahun anggaran 2025 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.483.685.383.
Mereka masing-masing berinisial ID selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), OL sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Dai, serta DRL selaku PPTK peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei-Wiratan.
Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejari MBD di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Jalan Sultan Hairun, Ambon.
Pemeriksaan berlangsung sejak Kamis pagi. Setelah mengantongi alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta barang bukti yang telah disita, penyidik kemudian meningkatkan status hukum ketiganya menjadi tersangka.
Hasil penyidikan mengungkap dugaan pengabaian kewajiban mendasar dalam pelaksanaan proyek, mulai dari pengendalian kontrak hingga pengawasan pekerjaan. Sejumlah prosedur yang seharusnya dijalankan oleh para pejabat terkait justru diduga tidak dilaksanakan, meskipun proyek tersebut menggunakan uang negara.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari MBD, Wido Hombing, membeberkan indikasi pidana korupsi dalam perkara tersebut. Menurut Hombing, tersangka ID diduga tidak menjalankan fungsi pengendalian kontrak sebagaimana mestinya.
“Tersangka ID tidak meminta laporan dari pengawas, tidak menjalin komunikasi dengan pihak penyedia, bahkan tidak pernah turun langsung ke lokasi untuk melakukan survei pekerjaan,” ungkap Hombing didampingi Kepala Seksi Penyidikan Kejati Maluku, Azer J. Orno, kepada wartawan.
ID juga diduga tidak mencairkan jaminan uang muka meskipun masa pelaksanaan proyek masih berjalan. Padahal, perubahan kontrak melalui adendum dimungkinkan. Namun, langkah tersebut tidak dilakukan meski kondisi pekerjaan telah diketahui.