AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia geram setelah namanya dikaitkan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto yang menyeret Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk.
Bahlil secara terbuka membantah tudingan tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi itu bahkan menantang pihak-pihak yang menyebarkan informasi tersebut untuk membuktikan tuduhannya.
Tak hanya membantah, ia mengancam akan menempuh jalur hukum apabila tudingan yang menyeret namanya tidak dapat dibuktikan. “Ini bahaya karena dampaknya bisa sistemik dan terstruktur. Padahal negara kita adalah negara demokrasi, namun ada pihak-pihak yang menggunakan ruang demokrasi secara kebablasan,” katanya dalam pelantikan DPD I Partai Golkar Maluku di Hotel Santika Ambon, Sabtu (7/11/2026).
Bahlil menanggapi informasi yang menyebutkan bahwa tiga jam sebelum penangkapan jenderal Polri, seorang ketua umum partai menggelar pertemuan dengan pihak-pihak tersebut terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara.
Awalnya, ia mengaku tidak mengetahui siapa ketua umum partai yang dimaksud. Namun, setelah mencermati informasi yang beredar, ia menyadari tudingan tersebut mengarah kepada dirinya.
Bahlil meminta pihak yang menyebarkan tudingan tersebut segera memberikan klarifikasi dan membuktikan kebenaran informasi yang disampaikan. Ia juga mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas persoalan tersebut agar tidak berkembang menjadi fitnah di ruang publik.
“Saya mau sampaikan, karena ini menuduh ketua umum partai, segera klarifikasi dan buktikan. Saya minta aparat kepolisian mengusut tuntas, dibuka saja, agar jangan fitnah terus yang dibangun,” tegasnya.
Ia menyatakan siap menerima konsekuensi apabila tuduhan tersebut terbukti benar. Sebaliknya, jika tidak memiliki dasar, pihak yang menyebarkan informasi itu harus mempertanggungjawabkannya secara hukum.
Bahlil menilai tudingan yang mengaitkan dirinya dengan penyadapan Presiden merupakan persoalan serius karena dapat membentuk persepsi negatif dan mengganggu stabilitas politik.