AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Independensi hasil uji laboratorium terkait dugaan pencemaran lingkungan akibat insiden patahnya kapal tongkang milik PT Batutua Tembaga Raya (BTR) di perairan Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), disroroti Komisi II DPRD Provinsi Maluku.
Keraguan itu mencuat setelah pihak PT BTR justru mengambil alih penyampaian hasil pengujian laboratorium dalam rapat terbatas bersama Komisi II DPRD Maluku. Padahal, pengujian tersebut dilakukan oleh lembaga independen yang ditunjuk perusahaan.
Hal ini memunculkan kecurigaan serius mengenai independensi, transparansi, dan kredibilitas hasil penelitian yang disampaikan kepada lembaga wakil rakyat.
PT BTR merupakan anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk yang bergerak di bidang pengolahan dan produksi tembaga di Pulau Wetar, Kabupaten MBD, Provinsi Maluku.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Irawadi menegaskan pihaknya belum dapat menerima hasil presentasi oleh PT BTR karena tidak disampaikan langsung oleh lembaga independen yang melakukan pengujian.
Menurutnya, rapat terbatas itu digelar untuk memperoleh penjelasan ilmiah mengenai hasil uji laboratorium terkait insiden yang dikenal masyarakat sebagai kasus tongkang terbalik, yakni patahnya kapal tongkang pengangkut bijih tembaga milik PT BTR pada 26 Agustus 2025.
“Dari penyampaian hasil labnya, justru disampaikan oleh PT Batutua sendiri, bukan dari pihak lembaga atau perusahaan independen yang ditunjuk untuk melakukan penelitian. Maka Komisi II DPRD Provinsi Maluku berpendapat bahwa ada over-intervensi, sehingga independensinya patut dipertanyakan,” tegas Irawadi kepada wartawan seusai rapat terbatas, Selasa (10/11/2026).
Penolakan terhadap presentasi tersebut bukan tanpa alasan. Dalam rekomendasi rapat sebelumnya, Komisi II telah meminta agar kajian melibatkan seluruh unsur terkait, termasuk tim ahli dari Universitas Pattimura (Unpatti), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku.
Menurut politisi Partai NasDem ini, pelibatan berbagai unsur tersebut dinilai penting agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, hukum, maupun politik.