AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Provinsi Maluku menjadi salah satu wilayah di Indonesia rawan gempa bumi. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Ambon mencatat dalam sepekan terakhir ini puluhan gempa bumi mengguncang wilayah Maluku.
Data yang diterima sentraltimur.com dari peta sesmik wilayah Maluku per 27 Agustus hingga 2 September tercatat 47 kali gempa tektonik mengguncang Maluku.
Dari 39 kali gempa yang terjadi di wilayah Maluku itu umumnya gempa berkekuatan dibawah 5 magnitudo.
BACA JUGA:
Beda Pilihan dengan DPD, Kader Golkar Ini Dukung Murad-Richard di Pilgub Maluku – sentraltimur.com
Sekjen AMAN Kecam Tindakan Kekerasan Terhadap Masyarakat Adat Rendu Nagekeo – kliktimes.com
Gempa yang terjadi dalam sepekan juga umumnya merupakan gempa dangkal dengan pusar kedalaman di bawah 60 km.
Beberapa merupakam jenis gempa dalam karena pusat mencapai 300 km. Dari puluhan gempa yang terjadi dalam sepekan itu, tidak ada gempa yang dirasakan getarannya.
Maluku diketahui merupakan salah satu daerah rawan gempa di Indonesia. Sebab, Maluku berada pada pertemuan tiga lempeng besar yakni Indo Australia, Eurasia dan Pasifik.
Lempeng Indo Australia masuk ke bawah Eurasia dan bertemu lempeng Pasifik. Pertemuan kedua lempeng tersebut menyebabkan patahan tidak beraturan sehingga kerap memicu terjadinya gempa di Maluku.
Hadapi bencana gempa dan tsunami, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) membantu Pemerintah Provinsi Maluku. BMKG meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi tektonik dan tsunami dengan mengeluarkan rencana aksi.
“Pembuatan rencana aksi ini setelah tim BMKG melakukan verifikasi dan asesmen di lapangan. Pada sejumlah lokasi di Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah,” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Minggu (5/9/2021).
Pemberian rencana aksi kepada Pemprov Maluku untuk hadapi gempa dan tsunami berisi skenario jangka pendek. Harus segera lakukan dengan waktu kurang dari setahun. Jangka menengah serta jangka menengah dengan waktu lima tahun.
Maluku Berbeda dengan Pulau Jawa
Rencana aksi jangka pendek meliputi tujuh hal penting. Yakni sosialisasi dan verifikasi peta bahaya dan peta risiko tsunami. Berikut penyiapan peta, jalur dan rambu evakuasi yang memadai, inventarisasi. Selanjutnya penyiapan gedung atau bangunan sebagai tempat evakuasi sementara serta penguatan sistem peringatan dini tsunami.
Selain itu, penguatan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan tim siaga bencana untuk beroperasi selama 24 jam.