Dari total dana penyertaan modal tersebut, PT. Kalwedo hanya menerima Rp 1,5 miliar. Sisanya masuk ke kantong pribadi sejumlah pejabat di PT. Kalwedo.
Dana yang masuk ke PT Kalwedo tertuang dalam SP2D nomor 0776/SP2D/BUDl/IV/2016, tanggal 25 April 2016 sebesar Rp 1,5 miliar.
Dana itu di transfer ke nomor rekening 0511001095 atas nama PT Kalwedo pada Bank Maluku cabang Wonreli. Pengirimnya dari rekening nomor 12000006220202 atas nama Pemda MBD.
Pengeluaran dana penyertaan modal tercatat dalam daftar pencairan penyertaan modal Pemkab MBD kepada PT. Kalwedo tanggal 25 Maret 2019 dan ditanda tangani oleh O. Kuara, Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah MBD.
Proses penyidikan, tim jaksa Kejati Maluku hanya fokus pada pengelolaan anggaran KMP Marsela tahun anggaran 2016 dan 2017.
Plt Direktur Utama PT. Kalwedo ketika itu ialah Lukas Tapilou. Dia menggantikan Benyamin yang memimpin PT. Kalwedo tahun 2012-2015. Benyamin sejak 2019 lalu menjabat bupati MBD.
KMP Marsela telah rusak dan sudah tidak lagi beroperasi sejak 2016. Meski begitu, terindikasi sejumlah pejabat di PT. Kalwedo menjadikan kondisi ini untuk menikmati dana subsidi dari Kementerian Perhubungan.
Untuk tetap mendapatkan dana subsidi, oknum pejabat PT Kalwedo membuat laporan palsu pelayaran KMP Marsela. Mereka gerilya mendapatkan tanda tangan sejumlah pihak, di antaranya syahbandar. Tanda tangan ini digunakan sebagai bukti armada penyeberangan antarpulau di wilayah MBD ini masih beroperasi. (MAN)