AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Polres Seram Bagian Barat (SBB), siap mengamankan seluruh tahapan dan proses Pilkada yang akan berlangsung, 27 November 2024.
Kesiapan pengamanan Pilkada di SBB ditandai dengan apel gelar pasukan operasi Mantap Praja Salawaku 2024 dan simulasi situasi pengamanan kota di Tugu Ina Ama, Piru, Jumat (23/8/2024).
Gelar pasukan melibatkan aparat kepolisian dan TNI. “Kami Polres SBB dibantu rekan-rekan TNI telah siap mengamankan tahapan dan pelaksanaan Pilkada mendatang,” kata Kapolres SBB AKBP Dennie Andreas Dharmawan kepada awak media.
Apel gelar pasukan yang dilakukan Polres SBB merupakan pengecekan akhir kesiapan personel maupun Sarpras Operasi Mantap Praja Salawaku 2024.
Melalui apel pasukan diharapkan personel Polres SBB dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai rencana. “Ini pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa kita, masa depan negara kita,” katanya.
Menurutnya Operasi Mantap Praja Salawaku-2024 di wilayah SBB akan dilaksanakan selama 130 hari sejak tahapan pengumuman pendaftaran sampai dengan pelantikan kepala daerah terpilih.
Operasi pengamanan Pilkada serentak melibatkan sebanyak 502 personel Polres. Dennie mengajak semua elemen masyarakat SBB berpartisipasi aktif menyukseskan Pilkada serentak 2024. “Polres SBB juga telah membentuk pola pengamanan sistem wilayah atau zonasi bagi personel BKO, korps Brimob Polda Maluku,” ujar Dennie.
Pilkada 2024 memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan serentak dengan rentang waktu yang berdekatan, wilayah yang luas, geografis yang beragam, dan melibatkan jumlah pemilih yang besar.
Tiga Kecamatan Sangat Rawan
Menurut Dennie berdasarkan indeks kerawanan Pilkada 2024 di SBB terdapat tiga kecamatan kategori sangat rawan. “Bagi wilayah yang tergolong sangat rawan segera lakukan langkah antisipasi. Sementara itu, bagi wilayah lainnya, jangan under estimate dengan tetap mempersiapkan pengamanan sebaik mungkin,” tukas Dennie.
Dennie mengingatkan seluruh personel untuk terus melakukan pemetaan potensi konflik sosial secara detail di wilayahnya masing-masing, dan selesaikan potensi konflik tersebut hingga ke akar masalah. “Apabila terdapat konflik yang sudah mengganggu stabilitas kamtibmas, pastikan penggunaan kekuatan dilakukan secara tepat sesuai SOP dengan memegang teguh asas proporsionalitas, legalitas, akuntabilitas, serta netralitas,” tegas Dennie. (MAN)
Ikuti berita sentraltimur.com di Google News