AMBON, SENTRALTIMUR.COM – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Amir Rumra berharap, kunjungan Presiden RI Joko Widodo membawa angin segar bagi usulan pemekaran Provinsi Maluku Tenggara Raya (MTR).
“Kedatangan Presiden jangan disuguhkan yang baik-baik saja, namun masalah rentang kendali yang kini bisa dirasakan langsung oleh beliau. Semoga bisa jadi pertimbangan dan pintu masuk bagi pemekaran Provinsi MTR,” kata Amir di Ambon, Selasa (20/9/2022).
Politisi PKS ini berharap, kehadiran Jokowi menjadi kabar baik dan pastinya sudah ditindaklanjuti kepala daerah di KKT, Malra, Tual, Aru dan MBD. “Agar Maluku dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan kabupaten dan provinsi lain di Indonesia,” ujar dia.
Sementara itu rencana kebijakan daerah terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bakal dirumahkan, menurut Amir seharusnya diberikan ruang karena ini menyangkut lapangan kerja.
“Mudah-mudahan Pemda sudah menyampaikan terkait permasalahan yang dimaksud jika sudah ada kebijakan mengenai honorer maka formasi terbaik dialokasikan pada rekrutmen CPNS untuk memberikan ruang seluasnya kepada Maluku begitu juga PPPK,” jelasnya.
Menurutnya, jika tidak tidak diperhatikan dengan baik, akan ada pengangguran terbuka yang luas. Tentunya angka kemiskinan di Maluku akan melonjak tajam.
Dampak kenaikan harga BBM juga harus disampaikan kepada Jokowi. Sebab dua periode kepemimpinan Jokowi, sudah 10 kali kenaikan BBM. Dampaknya paling dirasakan masyarakat menengah ke bawah.
“Implikasi kenaikan BBM tentunya mempengaruhi semua lini kehidupan. Ironisnya tidak di ikuti dengan kenaikan upah minimum pekerja tentu ini membebani masyarakat. Ini yang harus dipikirkan solusi terbaik,” kata Amir. (ADI)